Kaltaraa1.comTANJUNG SELOR – Kebutuhan tenaga kerja dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkab Bulungan, tak dipungkiri masih sangat dibutuhkan. Namun demikian, berapa jumlah yang dibutuhkan, dan bidang apa saja yang diperlukan, Pemkab Bulungan masih perlu melakukan review terhadap Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja (Anjab/ABK).
Sekda Bulungan, Risdianto, tak menampik kebutuhan ASN masih diperlukan, kemungkinan usulan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), juga pasti diusulkan. Akan tetapi, sementara ini pihaknya masih perlu melakukan pemetaan kebutuhan dan kemampuan daerah.
“Berapa banyak usulan, kita coba nanti memetakan kembali termasuk Anjab/ABK, sejatinya kita ingin organisasi ini tidak gemuk tetapi juga tidak kurang, ya efisiensi lah. Apalagi ini juga tentu sejalan dengan kemampuan daerah,” ujarnya.
Kebutuhan pegawai ini juga perlu dipertimbangkan kebutuhan anggaran, ataupun operasionalnya. Risdianto, menegaskan berdasarkan ketentuan maksimal 30 persen alokasi APBD untuk ASN. Tentunya Pemkab Bulungan juga harus berpikir keras dalam menyusun penganggaran belanja pegawai ke depan. Sebab, dalam lima tahun ke depan, alokasi belanja pegawai maksimal yang diperkenankan hanya 30 persen dari APBD.
“Kita selalu menjaga di angka itu, jangan sampai melebihi, sehingga belanja itu lebih banyak kepada belanja modal untuk kepentingan masyarakat,” bebernya.
Proses review Anjab/ABK masih berproses. Menurutnya kedepan, bagaimana organisasi di daerah dalam hal ini pegawai mampu dalam rangka memenuhi ekspektasi terhadap layanan publik yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Jumlah ASN yang ideal belum diketahui pasti, sebab masih dipetakan.
“Dalam prosesnya, tahun ini memang belum ada CPNS, yang ada formasi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja),” katanya.
Sebelumnya, Bupati Bulungan Syarwani, juga mengatakan sementara PPPK dulu, untuk CPNS belum ada. “Dari Menpan baru PPPK, sudah saya sampaikan dan surat edaran resmi sudah ada itu dilaksanakan akhir tahun, September udah mulai dibuka,” katanya.
Selain itu, Kepala BKPSDM, Nurdiana, menambahkan, sejauh ini sejumlah formasi diharapkan bisa diakomodir Kemenpan, namun tahun ini baru PPPK yang disetujui.
“CPNS belum ada, kita usulkan ya kalau disetujui PPPK, kita belum bisa untuk formasi CPNS nya. Pada dasarnya tiap tahun kita usulkan, memang kalau untuk kebutuhan tenaga (pegawai) kita masih membutuhkan banyak, mungkin ribuan tapi sementara PPK dulu,” ungkapnya
Ia tak menampik masih banyak kebutuhan, sementara masih disesuaikan dengan Zero Growth saja. “Tahun depan lagi semoga saja ada kita berharap demikian,” pungkasnya
