Kaltaraa1.comNUNUKAN- Sebanyak 54 ekor sapi dari total 57 ekor sapi yang di duga atas usulan DPRD Provinsi Kalimantan Utara untuk Kelompok Tani “Pelangi Perbatasan” di Nunukan dilaporkan mati. Sapi-sapi tersebut ditempatkan di kandang milik kelompok tani yang terletak di tengah perkebunan kelapa sawit di Jalan Sei Banjar, RT 07 Desa Binusan, Kecamatan Nunukan.
Saat wawancara yang dilakukan oleh awak media www.kaltaraa1.com dengan Anggota DPRD Nunukan via Telfon WA, Andre Pratama menyebutkan insiden ini disebut sebagai “Tragedi Paling Sadis selama Sejarah Kabupaten Nunukan.” Andre menyoroti bahwa kematian sapi-sapi tersebut disebabkan oleh salah sasaran dalam penentuan kelompok penerima bantuan bibit sapi.
“Kelompok Tani ‘Pelangi Perbatasan’ di duga kuat adalah seorang Kepala Dinas PU dan istrinya sebagai anggota kelompok peternak. Logika berpikir, kapan seorang Kadis atau istri Kadis PU akan mengurus dan memberi makan serta air kepada sapi-sapi tersebut? Meskipun mereka menggaji orang untuk merawat sapi-sapi itu, buktinya sapi-sapi tersebut tetap mati,” ujar Andre.
Andre juga menekankan bahwa banyak peternak sapi yang lebih layak menerima bantuan ini, yakni mereka yang benar-benar memiliki pengalaman dan kemampuan dalam bidang peternakan sapi. Ia menambahkan bahwa dalam input pokok-pokok pikiran ke sistem SIPD, nama kelompok tani penerima bantuan pasti sudah terinput.
“Pertanyaan saya, apakah Andi Akbar tidak tahu bahwa ada oknum Kepala Dinas serta istri yang menjadi anggota kelompok tani calon penerima bantuan sapi tersebut? Logika berpikir pasti tahu. Artinya, di sini semua pihak harus bertanggung jawab dan jangan lepas tangan karena ini uang negara, bukan uang pribadi atau keluarga,” tegas Andre.
Setelah awak media www.kaltaraa1.com mencoba mengkonfirmasi kepada salah satu penerima bantuan sapi yang di duga adalah seorang kepala dinas yang ada di nunukan via chat dan telepon WhatsApp, tidak ada respon sama sekali selama tiga hari dari Kepala Dinas PU Kabupaten Nunukan.
Kejadian ini memicu keprihatinan di kalangan masyarakat dan meningkatkan desakan untuk evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pemberian bantuan. Pihak berwenang diharapkan segera melakukan investigasi untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
