Tanjung Selor : DPRD Kaltara sebagai lembaga legislatif akan berupaya menjembatani polemik intensif guru ini. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, mengakui adanya benturan antara keinginan guru dengan kondisi APBD Kaltara yang mengalami penurunan drastis.
Untuk itu, dia telah meminta kepada OPD terkait untuk melakukan kajian komprehensif soal intensif ini.
“Sebenarnya kita ingin mempertemukan antara keinginan guru-guru se-Kaltara ini dengan memadukan dengan regulasi yang ada. Karena ini kan benturannya dengan regulasi saat ini. Ditambah dengan juga postur APBD kita yang terjadi banyak penurunan, hampir Rp1 triliun,” jelas Syamsuddin.
“Mudah-mudahan nanti ada Kajian dari OPD terkait terkait kebijakan ini. Sehingga kita diharapkan dapat memberikan gambaran lengkap mengenai jumlah guru ASN, non-ASN, dan guru di sekolah swasta dari jenjang PAUD hingga SMP yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Ungkap Syamsuddin.
Ditambahnya, pihaknya juga akan melakukan kajian mengenai potensi celah anggaran lain di luar insentif yang selama ini diberikan.
