TANJUNG SELOR — Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Robenson Tadem, meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui OPD terkaitnya untuk segera membentuk Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB).
Hal ini disampaikan menyusul banyaknya keluhan petani yang merasa penyaluran bantuan bibit dan benih tidak tepat waktu, sehingga manfaatnya kurang maksimal.
“Keluh kesah petani di sana (Malinau), mereka merasa pemerintah belum hadir sepenuhnya kepada petani. Di mana ketidakhadiran negara itu pertama karena penyediaan bibit sering terlambat, tidak tepat waktu (masa tanam) bagi para petani,” kata Robenson Tadem kepada awak media, Rabu (14/05/2025).
Anggota DPRD Kaltara ini mengungkapkan, keterlambatan penyaluran bantuan terjadi karena Kalimantan Utara belum memiliki BPSB sendiri.
Hal ini mengakibatkan, proses sertifikasi benih masih harus dilakukan di provinsi lain, yang memperpanjang waktu distribusi.
“Provinsi Kaltara masih minta sertifikatnya dari Samarinda, termasuk (bantuan benih) ikan dikirim ke Surabaya atau Jakarta dulu, waktunya dua sampai tiga bulan,” paparnya.
Robenson menyayangkan kondisi tersebut. Ia menilai hal ini justru menghambat produktivitas petani yang sangat bergantung pada ketepatan waktu musim tanam.
“Bagaimana petani Kalimantan Utara bisa merdeka kalau begini cara negara, ketika sudah masa tanam, bantuan belum tersalur dengan baik,” tegasnya
Untuk itu, Robenson meminta agar pembentukan BPSB menjadi prioritas bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
“Dengan begitu, penyaluran bantuan bisa lebih efektif dan sesuai kebutuhan di lapangan,” ucapnya.
Dalam reses yang dilaksanakan di Kabupaten Malinau, Robenson juga menerima banyak aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan dukungan terhadap sektor pertanian.
Hal ini sejalan dengan kondisi mayoritas masyarakat yang menggantungkan hidup dari usaha tani.
“Semua alat-alat pertanian, jalan usaha tani, irigasi, bibit-bibit, itu masih banyak disampaikan, karena memang mayoritas masyarakat di sana petani,” bebernya.
Politisi Partai Golkar ini pun menegaskan pemerintah harus lebih maksimal hadir dalam mendukung pengembangan sektor pertanian di seluruh subsektornya.
“Jadi kehadiran pemerintah harus lebih maksimal dalam mendukung lapangan usaha pertanian di seluruh sub sektornya,” pungkas Robenson.
