BULUNGAN – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara 2025–2029, Hj. Aluh Berlian, menekankan pentingnya pemenuhan infrastruktur di wilayah perbatasan sebagai bagian dari prioritas pembangunan dalam dokumen RPJMD.
“Kalau dari kita, penekanannya pada pembangunan infrastruktur, kedepankan solusi atas masalah infrastruktur di perbatasan,” ujar Aluh Berlian, Selasa (6/5/2025).
Ia menjelaskan, pemenuhan kebutuhan dasar infrastruktur seperti jalan dan jembatan, diyakini mampu menjadi solusi atas berbagai permasalahan masyarakat perbatasan.
Di antaranya adalah distribusi logistik yang terhambat, menyebabkan kelangkaan dan tingginya harga barang kebutuhan pokok, serta terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan yang layak.
“Apa yang menjadi tanggung jawab provinsi sesuai kewenangan harus menjadi prioritas. Termasuk mendorong pemerintah pusat juga memprioritaskan apa yang menjadi kewenangannya terkait infrastruktur di perbatasan,” terangnya.
Tak hanya infrastruktur, Aluh Berlian juga menekankan pentingnya sinkronisasi visi kepala daerah yang dituangkan dalam dokumen RPJMD dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, serta kebutuhan terkini masyarakat.
Ia memastikan janji politik kepala daerah yang disampaikan saat masa kampanye wajib termuat dalam dokumen RPJMD, sebagai bentuk komitmen kepada masyarakat.
“Janji politik memang harus masuk. Saya lihat di rancangan awal juga tertera dalam visi misi,” sebutnya.
Namun demikian, Aluh juga mengingatkan, RPJMD harus tetap disusun secara realistis dan menyesuaikan dengan kondisi anggaran daerah.
“Kalau bicara semua memang menjadi prioritas, tapi di atas prioritas kan ada prioritas. Tapi menyesuaikan dengan ketersediaan dana juga penting, apalagi dengan efisiensi sekarang,” pungkasnya.
