TANJUNG SELOR, – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi tahun 2026, di Gedung Gadis, Rabu (30/4).
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Achmad Djufrie, Wakil Ketua I DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, Ketua Komisi I, Alimuddin, serta Sekretaris DPRD Kaltara, Mohammad Pandi.
Musrenbang tahun ini mengangkat tema percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis optimalisasi potensi daerah, mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kalimantan Utara.
Informasi dihimpun, DPRD Kaltara mengajukan 1.023 usulan yang berasal dari Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD, dengan total nilai anggaran mencapai Rp200 miliar.
Usulan tersebut diharapkan dapat mendukung berbagai sektor pembangunan, mulai dari ekonomi, infrastruktur, hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Kaltara.
Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie menjelaskan, usulan yang diajukan merupakan bagian dari upaya mewujudkan aspirasi masyarakat yang perlu diwujudkan dalam rencana pembangunan daerah.
“Kami berharap semua usulan ini dapat diterima dan diimplementasikan dalam anggaran RKPD, agar dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kaltara,” ujarnya.
