BULUNGAN – Sebelum terbentuknya peraturan daerah (Perda) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltara tahun anggaran 2024 yang sudah masuk ke meja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Beberapa pekerjaan pembangunan yang masuk didalam LKPj yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) itupun dilakukan pengecekan oleh semua anggota DPRD Kaltara didampingi oleh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, konsultan dan pengawas kegiatan.
Untuk di Kabupaten Bulungan pembangunan yang dilakukan monitoring di antaranya pembangunan jalan lingkungan rumah jabatan Gubernur Kaltara, pembangunan rumah jabatan Gubernur Kaltara lanjutan dan pembangunan gedung serba guna Polda Kaltara.
“Monitoring ini bertujuan untuk memastikan program-program yang direncanakan dalam APBD 2024 benar-benar terealisasi sesuai target,” ungkap Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Achmad Djufrie.
Kata dia, kegiatan monitoring ini merupakan bagian dari komitmen DPRD Kaltara untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Bersama dengan Pansus LKPj Gubernur Tahun Anggaran 2024, kami juga melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program Pemerintah Provinsi di Yogjakarta, salah satunya perbaikan asrama,” jelasnya.
Selanjutnya, monitoring yang dipimpin oleh Ketua Pansus LKPj DPRD Provinsi Kaltara, Hamka bersama anggota lainnya Alimuddin, Agus Salim, Moh Nafis dan Muhammad Hatta juga melakukan pengecekan terhadap pembangunan kantor DPRD, pembangunan KBM, pembangunan jalan rumah tapak, Kesultanan Bulungan, KPH Bulungan, SMAN 1 Tanjung Palas dan dermaga Desa Antutan.
“Monitoring ini bertujuan untuk memastikan program-program yang direncanakan dalam APBD 2024 benar-benar terealisasi sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kaltara,” terangnya.
Dia menjelaskan pentingnya pengawasan yang maksimal dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh kontraktor agar tidak terjadi kelalaian dalam menjalankan kegiatan. Hasil monitoring ini akan menjadi bagian penting dalam penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPj Gubernur 2024. (*)
