KaltaraA1.com, Nunukan – Dalam rangka memperkuat tata kelola data sektoral menuju implementasi Satu Data Indonesia (SDI), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Nunukan menggelar kegiatan Koordinasi OPD Briefing Pengolahan Data Statistik Tahun 2025, yang dilaksanakan pada Kamis (26/6/2025) di Ruang Rapat Lantai 4, Kantor Bupati Nunukan.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kominfo, Kaharuddin, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi dan komitmen antar organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mendukung keterpaduan data sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.
“Mari kita tetap bersama-sama untuk menyelesaikan satu data ini dan selalu memperbarui data. Karena orang membuka aplikasi itu ingin melihat data yang terbaru,” ujar Kaharuddin saat membuka kegiatan.
Ia menekankan bahwa proses pembaruan data bukan hanya menjadi tanggung jawab operator, tetapi juga membutuhkan perhatian serius dari pimpinan perangkat daerah. Komitmen kolektif menjadi kunci agar data yang tersaji tidak hanya banyak, tetapi juga akurat dan relevan.
Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi teknis oleh narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan. Dalam paparannya pihak BPS menjelaskan secara rinci peran penting metadata dalam struktur data statistik.
“Metadata itu merupakan informasi tentang informasi. Misalnya, data itu dihasilkan dari kegiatan apa, dilakukan kapan, dan cakupannya sampai mana, apakah tingkat kecamatan, kabupaten, atau nasional,” jelasnya
Dijelaskan pula bahwa dalam satu sistem data, minimal terdapat tiga jenis metadata: metadata kegiatan, metadata indikator, dan metadata variabel. Setiap indikator statistik yang valid harus memiliki kejelasan asal kegiatan, metode pengumpulan, definisi, hingga interpretasi datanya
Melalui kegiatan ini, Diskominfo berharap setiap pengelola data dapat memahami secara menyeluruh struktur dan elemen metadata yang dibutuhkan oleh sistem satu data. Diharapkan juga ke depan tidak terjadi tumpang tindih kegiatan antar-OPD karena seluruh informasi sudah terdokumentasi secara terbuka dan terstruktur.
Kegiatan ini menjadi bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan berbasis data di Kabupaten Nunukan. Data yang terverifikasi dan terkini bukan hanya mendukung efisiensi internal, tetapi juga meningkatkan transparansi publik dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat (diskominfo)
