Kaltaraa1.comTarakan – Beredarnya pernyataan sepihak terkait peran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam pengelolaan APBD dinilai keliru dan terkesan sok tahu tanpa memahami mekanisme anggaran daerah secara utuh.
Ketua Bem nusantara Kalimantan Utara, Fauzi , menegaskan bahwa besaran RKA BPKAD yang mencapai Rp1,065 Triliun pada 2024 atau 33,28% dari APBD serta Rp741 Miliar pada 2025 atau 24,55% dari APBD Rp2,9 Triliun, merupakan konsekuensi dari fungsi pengelolaan keuangan daerah. “Jadi jangan heran kalau setiap tahunnya terdapat Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp400 Miliar atau Rp262 Miliar, karena itu wajar dalam siklus APBD,” ujarnya.
Menurutnya, SAL tersebut bukanlah angka yang bisa dibagi rata dengan 33 SKPD, apalagi dijadikan bahan insinuasi. SAL adalah sisa lebih perhitungan anggaran yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan berfungsi untuk memperkuat kas daerah pada tahun berikutnya.
Lebih jauh, Fauzi meluruskan anggapan keliru bahwa BPKAD “terlalu dominan” dalam mengatur alokasi anggaran. Ia menegaskan fungsi utama BPKAD adalah administrasi dan manajemen keuangan, bukan kerja teknis lapangan. “Proses perencanaan anggaran dilakukan bersama TAPD dan disetujui DPRD. Jadi bukan BPKAD yang memutuskan sendiri, melainkan melalui mekanisme formal sesuai aturan,” tegasnya.
Terkait isu potensi korupsi yang dikaitkan dengan dominasi pengelolaan BPKAD, Fauzi menyebut pernyataan itu sangat menyesatkan. Justru dengan sistem administrasi yang ketat, resiko penyalahgunaan dapat diminimalisir. “Kalau bicara pengawasan, DPRD memang punya fungsi budget control. Namun jangan sampai informasi yang tidak benar justru membentuk opini publik yang menyesatkan,” pungkasnya.
