Kaltaraa1.com, TANJUNG SELOR – Pos Keamanan Lingkungan (Pos Kamling) mulai diaktifkan kembali di berbagai daerah di Kalimantan Utara (Kaltara), menyusul instruksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mendorong optimalisasi peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).
Pantauan di lapangan menunjukkan, sejumlah pos kamling mulai berdiri kembali di wilayah Kabupaten Bulungan, termasuk di Tanjung Palas dan beberapa lingkungan gang di pusat Kota Tanjung Selor. Aktivasi pos ronda ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem keamanan lingkungan (Siskamling) di tingkat RT dan RW.
Instruksi ini tertuang dalam surat edaran Kemendagri Nomor 300.1.4/E.1/BAK/3 SEP, yang ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia. Kemendagri meminta agar pemerintah daerah menghidupkan kembali pos kamling sebagai langkah antisipasi terhadap gangguan ketertiban umum dan peningkatan kewaspadaan dini.
“Pemprov Kaltara sudah menindaklanjuti surat edaran Kemendagri tersebut melalui edaran Gubernur, yang meminta agar seluruh kabupaten/kota juga segera mengaktifkan pos kamling di wilayahnya,” ujar Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kaltara, Arnopriyanto, Selasa (14/10).Menurut Arno, langkah ini juga bertujuan untuk menghidupkan kembali fungsi Satlinmas sebagai garda terdepan dalam mendukung keamanan, ketertiban, serta penegakan aturan yang berkeadilan dan berorientasi pada pelayanan publik.
Selain itu, semua kegiatan yang berkaitan dengan aktivasi pos kamling akan dimasukkan dalam Sistem Manajemen Perlindungan Masyarakat (SIM LINMAS), yang telah disiapkan oleh Kemendagri untuk memantau kinerja dan perkembangan di lapangan.
“Pendataan pos kamling melalui SIM LINMAS mulai dilakukan dan kita akan lakukan sosialisasi terhadap kepada satlinmas secara daring,” tambah Arno.Meskipun pelaksanaan teknis seperti pelatihan dan monitoring dilakukan secara daring karena keterbatasan anggaran, namun hal tersebut tidak mengurangi semangat aparat Satpol PP dan Satlinmas untuk melaksanakan instruksi pusat dengan maksimal.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, sekaligus meningkatkan sinergi antara aparat dan warga dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib. (Erc)
