Kaltaraa1. Com, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus memperkuat komitmen dalam membangun kemandirian dan ketahanan pangan daerah. Melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Brigade Pangan yang digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara, kolaborasi antarwilayah kembali ditegaskan sebagai strategi utama menuju swasembada pangan.
Kegiatan yang mengusung tema “Akselerasi Peran Brigade Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan Provinsi Kalimantan Utara” itu turut menyoroti pentingnya koordinasi lintas kabupaten dalam memenuhi kebutuhan benih, terutama saat terjadi kekurangan di musim tanam.
Kepala DPKP Kaltara, Ir. Heri Rudiyono, M.Si, menegaskan bahwa pola saling menopang antarwilayah harus diperkuat agar distribusi benih berjalan lancar dan tidak ada daerah yang tertinggal dalam proses tanam.
“Jika di Tana Tidung belum swasembada benih, Malinau bisa membantu. Ketika Malinau kekurangan, Bulungan dapat menjadi penyangga. Jika Bulungan tidak memiliki stok, Nunukan bisa ikut menopang. Pola backup antarwilayah ini harus diperkuat,” ujarnya, Kamis (4/12/2025).
Heri menambahkan, komunikasi antara penangkar benih dan pelaku perbenihan tidak boleh berhenti dalam lingkup satu kabupaten. Informasi mengenai jadwal tanam, waktu panen, hingga ketersediaan benih harus dibagikan secara intensif agar kebutuhan di tiap wilayah dapat terpenuhi secara cepat dan tepat.
Menurutnya, keberhasilan swasembada pangan tidak hanya bergantung pada intervensi pemerintah, tetapi juga pada kesiapan para pelaku pertanian dalam membangun kapasitas dan jejaring. Ia menekankan bahwa meski luas sawah di Kaltara tidak sebesar provinsi lain, hal itu bukan halangan untuk berprestasi.
“Kita tidak boleh kalah dengan provinsi lain. Memang sawah di Kaltara tidak seluas daerah lain, tetapi luas bukan satu-satunya penentu keberhasilan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Heri juga menyinggung pentingnya kesiapsiagaan pangan menghadapi potensi bencana. Kondisi geografis Kaltara yang terdiri dari wilayah sungai dan pesisir menuntut setiap kabupaten hingga kecamatan untuk memiliki cadangan pangan mandiri.
“Jika satu daerah tidak mampu memenuhi kebutuhannya, desa atau wilayah lain harus bisa membantu. Bila tidak memiliki sawah, padi gunung atau padi lahan kering dapat menjadi alternatif. Kaltara punya banyak varietas lokal yang unggul. Tinggal kemauan kita untuk mengelolanya,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan tidak datang dari keluhan, melainkan dari kerja nyata. Karena itu, ia mendorong petani dan penangkar untuk menunjukkan hasil, berbagi capaian, dan memperkuat solidaritas antarwilayah.
Pemerintah, lanjutnya, tetap menjamin pendampingan bagi kelompok tani dan penangkar benih. Jika ada program yang belum bisa dijalankan secara mandiri, DPKP siap turun tangan memberikan dukungan teknis.
Terkait program lanjutan, Heri menyampaikan bahwa pemerintah masih melakukan perhitungan kebutuhan dan alokasi anggaran. Meski belum memberi kepastian, ia memastikan bahwa penguatan ketahanan pangan tetap menjadi prioritas pembangunan pertanian di Kaltara.
“Yang jelas, kita terus bergerak. Semua upaya ini kita lakukan agar ketahanan pangan Kaltara semakin kuat dari hulu hingga hilir,” pungkasnya. (Fhrl/Adv)
