Kaltaraa1. Com, TANJUNG SELOR— Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai bergerak menangkap peluang baru dari sektor energi. Lewat Dinas Perhubungan (Dishub), pemprov kini tengah mengkaji rencana pembangunan SPBU di darat dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB) di laut yang nantinya akan melayani kapal-kapal rakyat maupun kapal logistik.
Kepala Dishub Kaltara H. Idham Chalid, S.Pi., M.P mengatakan, rencana ini bukan sekadar wacana. Banyak daerah lain sudah lebih dulu mengelola SPBU dan SPBB melalui BUMD, dan hasilnya mampu menambah pendapatan daerah secara signifikan.
“Kita lihat daerah lain pendapatannya luar biasa. Kalau potensi itu ada juga di Kaltara, kenapa tidak kita lakukan? Apalagi sekarang masa efisiensi, semua harus kreatif untuk menambah PAD,” ujar Idham, Senin (1/12).
Idham menjelaskan, selama ini pengisian BBM untuk kapal rakyat dan speedboat belum berjalan ideal. Kapal yang seharusnya bisa mengisi bahan bakar di laut justru masih bergantung pada SBBU yang berada di darat.
Setelah menerima BBM, petugas kemudian menyalurkannya lagi ke dermaga-dermaga kecil tertentu. Sistem ini dinilai tidak hanya merepotkan, tetapi juga rawan menimbulkan masalah, baik dari sisi waktu, biaya, maupun keamanannya.
“Titik serah BBM dari Pertamina itu di darat. Lalu dilansir lagi ke dermaga. Padahal aturan mengharuskan pengisian BBM kapal dilakukan di stasiun khusus. Jadi memang ini harus kita benahi,” jelas Idham.
Akibat sistem yang belum tertata ini, distribusi logistik ikut terdampak. Kapal rakyat yang menjadi andalan pengangkut barang ke banyak daerah sering mengalami keterlambatan karena akses BBM tidak lancar.
Menurut Idham, Kaltara sebenarnya memiliki peluang besar di sektor pelayaran rakyat. Aktivitas keluar-masuk kapal dari Tarakan maupun daerah lainnya terus berjalan setiap hari. Dengan potensi seperti ini, keberadaan SPBB laut seharusnya sudah menjadi kebutuhan mendesak.
“Kapal kecil, kapal barang, kapal penumpang, semua hilir mudik. Kalau fasilitasnya lengkap, pelayanan bisa lebih cepat dan tertib,” katanya.
Ia menegaskan, tujuan pemerintah bukan hanya menambah PAD, tetapi juga memastikan pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan meski daerah berada pada masa efisiensi anggaran.
Saat ini, kajian sedang disiapkan secara rinci mulai dari kebutuhan teknis, lokasi yang tepat, sampai hitungan kelayakan bisnisnya. Rencana ini nantinya akan dikelola oleh BUMD Pengpro, sementara Dinas PUPR akan menangani pekerjaan awal sebelum pembangunan fisik dimulai.
Idham juga mengakui bahwa SDM dan fasilitas pemerintah provinsi masih terbatas. Meski begitu, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap mencari solusi terbaik.
“Kita manfaatkan sumber daya yang ada. Yang penting rencana ini bisa berjalan dan pada akhirnya menghasilkan pemasukan buat daerah,” tegasnya.
Rencana pembangunan SPBU darat dan SPBB laut ini akan dibahas lebih teknis dalam waktu dekat. Pemerintah optimistis, jika proyek ini berjalan lancar, Kaltara akan memiliki sumber pendapatan baru yang cukup besar dan berkelanjutan.
“Ini peluang yang sayang kalau tidak dimanfaatkan. Kita butuh terobosan untuk menambah PAD tanpa membebani masyarakat,” tutup Idham.( RT)
