Kaltara A1. Com, TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan melalui Komisi I menyampaikan sejumlah rekomendasi penting setelah menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bulungan Tahun 2025 pada Senin (11/5).
Berbagai persoalan mulai dari pendidikan, infrastruktur jalan dan jembatan, hingga pelayanan kesehatan menjadi perhatian serius legislatif.
Anggota DPRD Bulungan, Rozana Bin Serang menegaskan masih banyak persoalan yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah daerah demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam sektor pendidikan, Komisi I menyoroti rendahnya realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang pendidikan untuk Sekolah Dasar yang hanya mencapai 28,61 persen sebagaimana tercantum dalam LKPJ Bupati Tahun 2025.
Kondisi tersebut dinilai berdampak pada lambatnya pembangunan dan pemenuhan sarana pendidikan di sejumlah wilayah.
Selain itu, DPRD juga menemukan masih adanya sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang belum memiliki pagar sekolah. Minimnya fasilitas tersebut dianggap dapat mengganggu keamanan siswa dan guru dalam proses belajar mengajar.
Tak hanya itu, fasilitas di SMP Negeri 2 Tanjung Selor yang berada di kawasan Perum Korpri juga belum lengkap. Hingga tahun anggaran 2025, sekolah tersebut belum memiliki ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan, maupun laboratorium sehingga relokasi sekolah dan aktivitas belajar mengajar belum dapat berjalan maksimal.
Komisi I juga menyoroti pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD. Dalam laporan tersebut disebutkan terdapat tujuh satuan pendidikan yang menolak dana bantuan.
“Tidak hanya itu, masalah retribusi Kebun Raya Bunda Hayati juga menjadi salah satu yang kami minta direvisi kembali,” ujar Rozana.
Persoalan infrastruktur turut menjadi sorotan utama DPRD. Sejumlah jalan penghubung antar kecamatan maupun antar desa di Kabupaten Bulungan dinilai masih belum memadai. Bahkan beberapa proyek jembatan yang dikerjakan pada tahun 2025 disebut belum selesai dan belum dapat dimanfaatkan masyarakat.
DPRD Bulungan kemudian memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah. Salah satunya adalah mendesak perbaikan akses jalan dari Tanjung Selor menuju Kecamatan Peso yang menjadi jalur utama masyarakat daerah hulu Sungai Kayan menuju ibu kota kabupaten.
Selain itu, DPRD meminta pemerintah segera menyelesaikan peningkatan kualitas jalan poros Tanjung Selor menuju Tanah Kuning di Kecamatan Tanjung Palas Timur pada tahun 2026. Beberapa titik seperti Desa Tanjung Agung, Desa Pura Sajau hingga Desa Binai disebut mengalami kerusakan parah.
Pembangunan jembatan di Desa Sajau Hilir juga diminta segera dituntaskan agar dapat digunakan masyarakat. DPRD turut meminta perbaikan sejumlah jembatan rusak di jalur Tanjung Selor menuju Kecamatan Peso yang belum tertangani pada tahun sebelumnya.
Tidak hanya itu, peningkatan jalan di kawasan permukiman Kilometer 56 perbatasan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Berau juga diminta segera diselesaikan. DPRD juga menyoroti kualitas jalan di Kecamatan Bunyu yang sebagian masih belum dilakukan pengaspalan.
Komisi I menilai pengawasan internal pemerintah daerah terhadap proyek infrastruktur perlu diperkuat. Salah satu contohnya adalah kerusakan jembatan pada pembangunan jalan poros Tanjung Palas menuju Salimbatu yang dibangun pada tahun 2025.
Di bidang kesehatan, DPRD meminta pembangunan RSUD Pratama Bunyu tetap dilanjutkan karena dinilai sangat dibutuhkan masyarakat Pulau Bunyu. Sambil menunggu kelanjutan pembangunan rumah sakit tersebut, pelayanan Puskesmas Bunyu diminta dioptimalkan.
DPRD juga mendorong agar alat kesehatan milik RSUD Pratama Bunyu dapat dimanfaatkan sementara di Puskesmas Bunyu guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
Selain itu, DPRD merekomendasikan pembangunan puskesmas baru di Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur. Langkah ini dianggap penting karena puskesmas yang ada saat ini berada di zona sempadan pantai dan tidak lagi mampu menampung jumlah penduduk yang terus meningkat.
“Kami berharap yang menjadi rekomendasi kami itu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah,” pungkas Rozana. (adv/Erc)
