Kaltara a1. Com, TANJUNG SELOR – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program pemerintah pusat terus berjalan di Kabupaten Bulungan. Namun, keberadaan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak beroperasi menjadi sorotan dan menimbulkan pertanyaan di masyarakat.
Berdasarkan data didapat Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah Bulungan, terdapat enam SPPG yang berstatus suspend atau dihentikan sementara operasionalnya. Namun baru-baru ini 5 telah opsional dan tersisa 1 SPPG perbaikan Kondisi tersebut disebut terjadi karena hasil evaluasi atau assessment (ival) yang belum memenuhi standar yang ditetapkan.
Selain persoalan operasional SPPG, kualitas menu MBG juga mendapat perhatian dari kalangan legislatif. Wakil Ketua DPRD Bulungan, Tasa Gung, menilai masih terdapat hal yang perlu dibenahi, terutama terkait pemenuhan gizi dan pemanfaatan produk lokal.
Ia mengaku menilai langsung dari makanan yang diterima anaknya melalui program tersebut. Menurutnya, menu yang disajikan belum sepenuhnya mencerminkan upaya peningkatan gizi sekaligus pemberdayaan hasil pertanian lokal.
“Buah-buahan lokal seperti pisang, jeruk, atau semangka sebenarnya bisa diberdayakan. Tetapi yang diberikan justru apel. Pertanyaannya, apel ini dari mana? Kalau buah lokal tersedia, kenapa tidak lebih diprioritaskan?” ujar Tasa Gung.
Sementara itu, Ketua DPRD Bulungan, Riyanto, menegaskan bahwa program MBG merupakan kewenangan pemerintah pusat. Kendati demikian, pihaknya tetap berharap pelaksanaan program tersebut dapat berjalan optimal di daerah.
Menurut Riyanto, berbagai masukan dan kritik yang muncul harus dipandang sebagai bagian dari proses perbaikan agar manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh para penerima.
“Meskipun bukan menjadi kewenangan daerah, kami berharap program ini berjalan lancar. Komunikasi antara pihak SPPG dan seluruh pihak terkait perlu ditingkatkan. Jika ada dapur MBG yang masih dalam proses penyempurnaan hasil evaluasi, itu merupakan bagian dari pembenahan. Kritik dan masukan tentu wajar sebagai bahan perbaikan ke depan,” katanya.
DPRD Bulungan berharap evaluasi terhadap SPPG yang masih berstatus suspend dapat segera dituntaskan. Dengan demikian, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga mampu memenuhi standar gizi sekaligus mendukung pemanfaatan produk pangan lokal di daerah. (adv/Erc)
