Kaltara A1. Com, TANJUNG SELOR – DPRD Kabupaten Bulungan menyetujui dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan II Tahun 2026, Selasa (21/7).
Meski menyetujui, seluruh fraksi DPRD memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan anggaran ke depan.
Ketua DPRD Bulungan, Riyanto, mengatakan seluruh fraksi telah menerima dan menyetujui Ranperda tersebut. Namun, ia menegaskan masih ada beberapa rekomendasi yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Seluruh fraksi telah menerima dan menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025. Meski demikian, ada sejumlah rekomendasi yang kami sampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan perbaikan,” ujarnya usai rapat paripurna.
Menurut Riyanto, evaluasi yang diberikan mencakup seluruh pelaksanaan APBD 2025. Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hasil pemeriksaan tetap memuat sejumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.
“Temuan dan rekomendasi BPK harus menjadi perhatian seluruh pengelola anggaran agar pelaksanaan program pembangunan ke depan dapat berjalan lebih baik, efektif, dan sesuai ketentuan,” katanya.
Sementara itu, Bupati Bulungan Syarwani menyampaikan apresiasi atas persetujuan DPRD terhadap LPJ APBD 2025. Ia juga mengucapkan terima kasih atas berbagai masukan dan kritik yang disampaikan seluruh fraksi.
“Kami mengucapkan terima kasih atas catatan dan rekomendasi yang diberikan DPRD. Ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja dan memastikan pembangunan di Bulungan berjalan lebih baik,” ujarnya.
Syarwani mengatakan salah satu rekomendasi yang menjadi perhatian pemerintah adalah usulan Fraksi PKS terkait peningkatan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.
Menurutnya, pemerintah terus mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan kegiatan job fair yang melibatkan puluhan perusahaan setiap tahun.
Selain itu, pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK serta terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kemampuan pembiayaan APBD.
“Kami berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK dan terus berupaya meningkatkan PAD agar sumber pendapatan daerah semakin kuat untuk mendukung pembangunan Bulungan,” tutupnya. (adv/Erc)
