Kaltara a1. Com, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan menyiapkan langkah rasionalisasi program dan kegiatan untuk menghadapi tekanan fiskal dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Langkah ini dilakukan agar keterbatasan kemampuan keuangan daerah tidak mengganggu pelayanan publik dan prioritas pembangunan.
Bupati Nunukan, Irwan Sabri, menegaskan pemerintah daerah akan lebih selektif dalam menentukan program kegiatan, terutama menyusul adanya potensi kesenjangan pendanaan sekitar Rp200 miliar dalam skenario penyesuaian anggaran.
Hal tersebut disampaikan Irwan saat menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nunukan, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, penyusunan anggaran tidak cukup hanya memperhatikan besaran alokasi, tetapi juga harus memastikan setiap belanja memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal dan dinamika kebijakan transfer pusat, Pemerintah Daerah berkomitmen meningkatkan kualitas belanja, lebih selektif dalam penetapan kegiatan, lebih efisien dalam pelaksanaan, dan lebih terukur dalam pencapaian hasil,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Nunukan akan melakukan evaluasi terhadap program kegiatan, mengendalikan belanja yang belum mendesak, serta mempertajam prioritas pembangunan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Pemerintah juga memastikan belanja wajib, pelayanan dasar, kewajiban kepada pihak ketiga, dan kebutuhan masyarakat tetap menjadi perhatian utama.
Dalam rancangan awal RAPBD 2027, belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan alokasi sekitar Rp1,109 triliun. Selanjutnya, belanja modal sebesar Rp186,83 miliar, belanja transfer Rp115,80 miliar, serta belanja tidak terduga sebesar Rp10 miliar.
Irwan menekankan kebijakan anggaran harus tetap diarahkan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan dasar, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta memperkecil kesenjangan pembangunan.
Terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah perbatasan dan pedalaman Kabupaten Nunukan.
Melalui langkah pengendalian tersebut, pemerintah daerah berharap APBD 2027 dapat disusun secara realistis dan sehat tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat.
Pembahasan bersama DPRD diharapkan menghasilkan kesepakatan mengenai prioritas belanja yang benar-benar dibutuhkan daerah.
