Kaltaraa1.com, Tanjung selor – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) berupaya mencari strategi baru untuk meningkatkan pendapatan daerah dan memperkuat struktur fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sejumlah langkah dan pola tengah dikembangkan untuk mengejar target yang lebih realistis di tengah situasi nasional yang penuh tantangan.
Menurut Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, berbagai upaya telah digagas untuk menambah pundi-pundi pendapatan daerah.
Salah satunya dengan mengembangkan potensi dari sektor-sektor yang belum tergarap maksimal.
“Banyak upaya yang kita lakukan untuk meningkatkan APBD, agar kekuatan fiskal kita juga ikut naik. Salah satunya melalui optimalisasi pendapatan daerah serta pencarian pola-pola baru yang belum tersentuh,” ungkapnya, Senin (30/6).
Ia menyebutkan Sekretaris Provinsi Kaltara telah ditugaskan khusus untuk menyusun skema dan strategi peningkatan pendapatan daerah.
Termasuk menggali potensi baru di sektor ekonomi yang selama ini belum maksimal digarap.
“Pak Sekprov sedang mengembangkan pola-pola yang belum terjangkau oleh Pemerintah Pusat. Terutama sektor-sektor yang potensial tapi belum tersentuh optimal. Kita berharap ini bisa memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah,” terangnya.
Namun demikian, ia juga mengakui kondisi fiskal daerah turut dipengaruhi oleh dinamika di tingkat nasional.
Termasuk kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat yang terkadang berdampak pada alokasi dan distribusi fiskal ke daerah.
“Memang ada pengaruh dari kontestasi atau dinamika di Pemerintah Pusat. Ada beberapa hal yang membuat kita juga harus menyesuaikan dan turut membantu menjaga stabilitas nasional,” jelasnya.
Dalam menyikapi kebijakan nasional, Pemprov Kaltara memilih pendekatan situasional dan adaptif.
Misalnya, dalam menghadapi kondisi tertentu seperti libur panjang nasional, pemerintah daerah menilai bahwa tidak semua kebijakan pusat dapat serta-merta diterapkan di Kaltara.
“Kita tidak selalu mengikuti kebijakan pusat secara kaku. Seperti saat beberapa daerah menerapkan pembatasan aktivitas karena arus mudik, di Kaltara tidak berlaku hal itu. Karena di sini tidak ada pasar besar, tidak ada arus mudik masif. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi lokal,” tegasnya.
Langkah-langkah strategis yang terus dikembangkan ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan fiskal Kaltara.
Sekaligus menjadi fondasi untuk pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di masa mendatang.
Pemprov Kaltara optimistis dengan pengelolaan keuangan yang inovatif dan responsif terhadap dinamika, target peningkatan pendapatan daerah bisa tercapai.
