Kaltara a1. Com, TANJUNG SELOR – Meski menghadapi penurunan signifikan dana transfer dari pemerintah pusat pada 2026, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalimantan Utara menegaskan tidak akan menghentikan berbagai program lingkungan yang menjadi kebutuhan penting masyarakat.
Sebaliknya, DLH memilih beradaptasi dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor sebagai strategi untuk memastikan program tetap berjalan.
Kepala DLH Kaltara, Hairul Anwar, mengatakan bahwa menjaga kelestarian lingkungan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata. Menurutnya, perusahaan, masyarakat, dan berbagai mitra lingkungan memiliki peran besar dalam keberhasilan pengelolaan lingkungan di Kaltara.
“Kami hanya salah satu bagian kecil. Pelaku utamanya adalah perusahaan, masyarakat, dan mitra lingkungan lainnya,” ujarnya kepada KaltaraA1.com, Rabu (10/12).
Hairul menuturkan, penurunan dana transfer daerah memang berdampak pada sejumlah program prioritas. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengendurkan pengawasan dan kegiatan pemulihan lingkungan.
Karena itu, DLH mengambil langkah memperluas jalinan kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari BUMN, perusahaan swasta, hingga kelompok masyarakat.
Menurutnya, kemitraan multipihak menjadi solusi realistis sekaligus efektif di tengah keterbatasan anggaran pemerintah. Melalui kerja sama ini, berbagai program seperti pengendalian pencemaran, konservasi lingkungan, hingga edukasi masyarakat tetap dapat bergerak.
“Kita tidak berhenti karena anggaran minim. Justru ini momentum untuk memperluas kemitraan,” tegasnya.
Hairul juga mengajak pelaku usaha di Kaltara untuk meningkatkan kontribusi dan tanggung jawab sosialnya, terutama yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup.
Ia menilai bahwa partisipasi aktif dari sektor swasta akan memberikan dampak besar dalam menjaga kualitas lingkungan, terlebih di daerah dengan aktivitas industri dan perkebunan yang terus berkembang.
Melalui sinergi yang lebih kuat, DLH berharap tantangan fiskal tidak menghambat upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Kalimantan Utara. Pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat disebutnya harus berjalan bersama agar kualitas lingkungan tetap terjaga dan risiko kerusakan dapat diminimalkan.
“Lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan kolaborasi, kita bisa memastikan pembangunan dan perlindungan lingkungan berjalan seimbang,” pungkas Hairul. (adv/Erc)
