Wakil Ketua II DPRD Bulungan Tekankan Pentingnya Kehati-hatian Penggunaan Anggaran Pokir

redaksi

Kaltara a1.com TANJUNG SELOR – Wakil Ketua II DPRD Bulungan, Tasa Gung, menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan anggaran yang bersumber dari pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD. Menurutnya, anggaran tersebut berasal dari APBD dan harus digunakan secara tepat agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Tasa mengatakan, Pokir pada dasarnya merupakan bentuk penyaluran aspirasi masyarakat yang diperjuangkan oleh anggota DPRD. Karena itu, setiap program yang menggunakan anggaran Pokir diharapkan dapat memberikan dampak positif, terutama dalam membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan program Pokir tidak cukup hanya dengan menyalurkan bantuan. Pengelolaan setelah bantuan diterima masyarakat juga menjadi hal yang sangat penting agar anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah tidak menjadi sia-sia.

Ia mencontohkan salah satu program yang sudah ia jalankan yakni berupa bantuan bibit anak babi dengan anggaran sekitar Rp200 juta yang disalurkan kepada masyarakat. Program tersebut, kata Tasa, sempat mengalami kegagalan karena bantuan yang diberikan tidak dikelola dengan baik oleh penerima.

Baca Juga  Ketua DPRD Bulungan Minta 74 Kades Peserta Retreat Kelola Anggaran Desa Tepat Sasaran

“Kita berharap bantuan bibit babi yang merupakan aspirasi masyarakat dan dituangkan dalam Pokir tentunya dapat memberikan peningkatan ekonomi dengan baik. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, tentunya termasuk menghamburkan uang yang sudah disalurkan negara atau pemerintah,” ujar Tasa, Selasa (25/8).

Menurutnya, kejadian tersebut menjadi pelajaran bahwa setiap program yang menggunakan anggaran Pokir harus dipersiapkan secara matang. Mulai dari menentukan penerima bantuan, memastikan kesiapan masyarakat, hingga memberikan pendampingan setelah bantuan disalurkan.

Tasa berharap program-program yang berasal dari Pokir ke depan tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga mampu menciptakan perputaran ekonomi yang lebih baik di tengah masyarakat. Dengan demikian, bantuan yang diberikan dapat berkembang dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Ia juga menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya telah mengingatkan DPRD mengenai pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan anggaran. Menurutnya, pesan tersebut menjadi perhatian bagi DPRD Bulungan agar pelaksanaan program yang bersumber dari APBD benar-benar sesuai aturan dan tepat sasaran.

Baca Juga  Ciptakan Ruang yang Aman dan Indah, Ketua DPRD Bulungan Dorong Penetapan Ranperda RP3KP

“KPK itu mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati dan meningkatkan koordinasi antar kepala OPD terkait untuk melakukan penyuluhan yang terbaik agar tepat sasaran,” katanya.

Tasa menegaskan, koordinasi antara DPRD dan organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi bagian penting dalam memastikan program Pokir berjalan dengan baik. OPD yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang tertentu diharapkan dapat memberikan pendampingan serta penyuluhan kepada masyarakat penerima bantuan.

Menurutnya, DPRD memiliki niat untuk membantu masyarakat melalui program yang berasal dari aspirasi mereka. Namun, niat tersebut harus diikuti dengan perencanaan dan pengawasan yang baik agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Ya, ada catatan penting dari KPK untuk kami (Anggota DPRD). Jangan sampai niat baik kita justru akan mencederai kita. Ini menjadi atensi bagi kami,” tegasnya.

Baca Juga  DPRD Bulungan Soroti Keterbatasan Permukiman di Tengah Ekspansi Industri Tanah Kuning

Ia kembali mengingatkan seluruh pihak agar lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran daerah, terutama anggaran yang bersumber dari APBD. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus dipastikan memberikan manfaat dan tidak digunakan untuk program yang berpotensi gagal atau tidak berkelanjutan.

Tasa berharap pengalaman sebelumnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi DPRD maupun pemerintah daerah dalam menyusun dan menjalankan program Pokir berikutnya. Dengan perencanaan yang matang, koordinasi yang kuat, serta pengawasan yang baik, ia meyakini anggaran Pokir dapat benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bulungan.

“Penggunaan anggaran harus selalu hati-hati. Apalagi anggaran yang bersumber dari APBD. Untuk penggunaan Pokir, kita harus lebih berhati-hati agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.(adv/Erc)

Bagikan:

Ads - After Post Image

Ads - Before Footer