Kaltara a1. Com, MALINAU — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau terpaksa mengambil langkah dramatis untuk menyelamatkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Penurunan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat membuat pemerintah daerah bertindak cepat dengan memangkas habis belanja operasional, acara seremonial, hingga anggaran perjalanan dinas para pejabat.
Langkah efisiensi anggaran ini resmi disepakati dan ditetapkan bersama DPRD Kabupaten Malinau pada rapat paripurna yang berlangsung Senin (28/9).
Penyesuaian belanja dinilai sebagai jalan tunggal untuk merespons keterbatasan fiskal daerah agar postur anggaran tetap sehat tanpa mengorbankan program inti.
Meski pemangkasan besar-besaran dilakukan pada belanja sekunder, Pemkab Malinau menegaskan tidak akan mengusik anggaran pelayanan dasar rakyat, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan. Di sisi lain, proyek pembangunan infrastruktur yang dinilai belum mendesak dipastikan ditunda sampai kondisi keuangan daerah kembali membaik.
Bupati Malinau, Wempi W Mawa, mengungkapkan keputusannya seusai penetapan APBD Perubahan di DPRD Malinau. Ia memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran di tengah keterbatasan ini.
“Saya mengapresiasi tim TAPD, tim Banggar DPRD dan secara khusus kepada DPRD Kabupaten Malinau yang hari ini telah menjadwalkan penetapan APBD perubahan tahun 2026,” kata Wempi.
Wempi meyakinkan bahwa pengetatan ini difokuskan pada program kerja yang tidak memiliki dampak langsung pada kebutuhan pokok warga.
“Mana yang bisa kita tunda, terutama dalam penghematan, yang memang dari operasional, acara seremonial, termasuk perjalanan dinas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wempi menegaskan komitmennya untuk melindungi sektor yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak agar tidak terdampak penghematan.
“Kesehatan tetap kita amankan, pendidikannya tetap kita amankan,” tegasnya. (*/Hai)
