Kaltaraa1. Com, BULUNGAN – Pemerintah Kabupaten Bulungan bersama Universitas Borneo Tarakan (UBT) dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) Kaltim-Kaltara menggelar Forum Group Discussion (FGD) yang membahas arah kebijakan perkebunan berkelanjutan dan perlindungan keanekaragaman hayati daerah. Kegiatan yang juga dihadiri sejumlah perwakilan Instansi, dan mitra strategis, serta asosiasi terkait, berlangsung di gedung pertemuan Pemkab Bulungan, Rabu (3/12/2025).
FGD ini digelar untuk memperkuat komitmen bersama dalam merumuskan strategi pembangunan yang seimbang antara kepentingan investasi dan kelestarian lingkungan. Kolaborasi multipihak dinilai penting mengingat berbagai persoalan ekologis di Indonesia terus menjadi tantangan yang membutuhkan penanganan terpadu.
Rektor Universitas Borneo Tarakan, Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H., menegaskan bahwa peran akademisi tidak boleh hanya berhenti pada tataran teori. Ia menekankan pentingnya kontribusi nyata perguruan tinggi dalam mendukung pemerintah daerah menghadapi persoalan lingkungan.
“Dari sisi akademisi, kami ingin memastikan bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri mengatasi berbagai persoalan, khususnya terkait lingkungan. Belajar dari sejumlah musibah ekologis yang terjadi di Indonesia, Kabupaten Bulungan harus membangun komitmen agar upaya mitigasi dilakukan sebelum bencana terjadi, bukan setelahnya,” ujar Prof. Yahya.
Ia menjelaskan bahwa akademisi memiliki tanggung jawab moral dan ilmiah untuk terus mengingatkan pemerintah maupun pelaku usaha agar pembangunan tetap memperhatikan kelestarian alam.
“Kami hadir di sini untuk memastikan bahwa investasi dengan segala bentuk dinamika pembangunannya tetap berjalan, namun persoalan lingkungan harus menjadi fokus utama. Kerangka kebijakan pemerintah daerah ke depan tidak boleh menutup investasi, tetapi juga tidak boleh mengabaikan perlindungan lingkungan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prof. Yahya menyampaikan bahwa UBT terus berperan melalui berbagai riset dan kegiatan ilmiah guna memperkuat kebijakan daerah, termasuk dalam pengawalan proses investasi yang berkelanjutan.
“Pemerintah Kabupaten Bulungan telah memiliki banyak dasar regulasi. Komitmen kita ke depan adalah memastikan bahwa proses investasi di daerah ini berjalan dengan baik tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan hidup,” tambahnya.
FGD ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat koordinasi dan kesadaran kolektif seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam Bulungan demi pembangunan jangka panjang yang bertanggung jawab. (Fhrl)
