Kaltara a1. Com, TANJUNG SELOR – Sejumlah nelayan Pulau Bunyu mengeluhkan kondisi pesisir dan sungai yang menurut mereka terdampak material lumpur yang diduga berkaitan dengan aktivitas perusahaan.
Keluhan tersebut disampaikan perwakilan nelayan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Kabupaten Bulungan di Kantor DPRD Bulungan, Senin (28/9).
Salah satu nelayan, Haryono, mengatakan persoalan tersebut telah mereka keluhkan sejak 2023. Menurutnya, material lumpur disebut masuk ke sejumlah wilayah sungai dan pesisir sehingga mengganggu aktivitas nelayan mencari ikan dan kerang.
“Kami sudah lama meminta agar permasalahan limbah di Pulau Bunyu ini diatasi pemerintah desa, kecamatan maupun perusahaan, tetapi tidak ada tindak lanjut. Makanya kami datang ke sini agar ada penyelesaian,” kata Haryono.
Ia menyebut, sejak 2023 hingga 2026, nelayan mulai kesulitan mencari ikan dan kerang di sejumlah wilayah pesisir Bunyu Barat, termasuk kawasan sungai dan sekitar pelabuhan metanol.
“Dari 2023 sampai 2026 ini, kami sulit mencari ikan di pesisir dan mencari kerang karena limbah turun ke pesisir pantai di Bunyu Barat, sungai lumpur atau pelabuhan metanol,” ujarnya.
Haryono juga menyebut terdapat sejumlah sungai yang sebelumnya menjadi lokasi nelayan mencari ikan. Namun, menurutnya, aktivitas tersebut kini semakin sulit dilakukan karena adanya material lumpur yang diduga berkaitan dengan aktivitas perusahaan.
“Di sungai ada empat tempat yang biasa menjadi lokasi aktivitas nelayan. Sekarang sudah tidak bisa lagi karena di dalamnya ada limbah perusahaan, air lumpur karena ada penggalian,” katanya.
Menurut Haryono, material lumpur tersebut dikhawatirkan terbawa aliran air saat hujan dan masuk ke sungai hingga kawasan pesisir.
Ia mengatakan keluhan tersebut telah beberapa kali disampaikan kepada pihak terkait, termasuk DPRD Bulungan. Nelayan bahkan mengaku sudah dua kali mendatangi DPRD untuk meminta penyelesaian.
“Kami sudah dua kali ke DPRD Bulungan, tetapi tidak didengar. Syukurnya tadi dalam RDP mereka akhirnya meminta perusahaan hadir. Padahal saya sudah melapor bertahun-tahun,” katanya.
Haryono menyebut sekitar 360 nelayan terdampak akibat kondisi yang mereka keluhkan tersebut. Ia berharap keberadaan perusahaan tetap memperhatikan sumber penghidupan masyarakat yang selama ini bergantung pada hasil laut.
“Bagi kami ada sekitar 360 nelayan. Artinya, setelah pulang dari DPRD ini kami berharap ada solusi yang disampaikan perusahaan atau pemerintah,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah bersama perusahaan segera mencari solusi atas persoalan yang menurut nelayan telah berlangsung sejak 2023.
“Limbah sejak 2023 masih ada. Kami masih berharap ada upaya pemerintah dan perusahaan untuk menghilangkan limbah agar hasil ikan bisa lebih baik,” pungkasnya.
