Kaltara a1. Com, Kaltara – Warga di kawasan perbatasan dan pelosok Kalimantan Utara (Kaltara) bersiap mendapatkan kepastian hukum atas hunian mereka. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara secara aktif mendorong agar program sertifikat tanah gratis dapat menjangkau masyarakat di wilayah terluar, seiring dengan masifnya realisasi ribuan unit bantuan perumahan tahun ini.
Berdasarkan data terkini, Provinsi Kaltara mendapatkan alokasi sebanyak 3.091 unit bedah rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan capaian realisasi fisik dan anggaran yang menunjukkan progres signifikan.
Angka ini melonjak drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang belum mendapati alokasi serupa, memberikan angin segar bagi warga berpenghasilan rendah.
Pemerintah daerah menilai bahwa kepemilikan fisik rumah layak huni harus berjalan lurus dengan legalitas formal berupa sertifikat tanah. Oleh karena itu, sinergi lintas instansi digencarkan bersama kementerian terkait guna memastikan masyarakat di perbatasan tidak hanya memiliki tempat tinggal yang nyaman, tetapi juga mengantongi dokumen kepemilikan yang sah.
”Saat ini realisasi program BSPS di Kaltara sudah mencapai Rp49,86 miliar atau 80,65 persen dari total pagu fisik Rp61,82 miliar,” ujar Gubernur Zainal Arifin Paliwang.
Selain fokus pada perbaikan kualitas tempat tinggal dan legalitas lahan, program penunjang lainnya seperti penanganan kawasan kumuh, sanitasi, hingga fasilitas pembiayaan perumahan turut menjadi perhatian serius pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.
”Kami siap bekerja sama dengan Satker Perumahan di Kaltara untuk menyebarluaskan informasi mengenai program ini,” tambahnya.
Pemerintah optimistis percepatan pembangunan infrastruktur perumahan ini mampu menekan angka kawasan tidak layak huni sekaligus memberikan keadilan pembangunan yang merata hingga ke beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
