Kaltara a1. Com, TANJUNG SELOR – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mulai mendorong keterlibatan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha (TJSLBU) untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian.
Langkah ini dilakukan sebagai salah satu upaya mencari dukungan tambahan di tengah keterbatasan anggaran pemerintah.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kaltara, Wahyuni Nusband, mengatakan pihaknya telah melakukan pendekatan kepada sejumlah perusahaan agar dapat berpartisipasi dalam program pengembangan sektor pertanian.
Salah satu program yang diusulkan adalah pembangunan demplot atau lahan percontohan pertanian.
Menurut Wahyuni, demplot diperlukan untuk memberikan contoh langsung kepada petani mengenai penerapan pola budidaya yang lebih baik guna meningkatkan hasil produksi.
Ia menilai perubahan cara bertani tidak cukup hanya melalui imbauan atau penyampaian teori. Petani perlu melihat dan membuktikan sendiri hasil dari metode budidaya yang diterapkan.
“Kami ingin mengajak mitra strategis, termasuk perusahaan melalui program TJSLBU, untuk mendukung peningkatan produktivitas. Salah satunya melalui pembangunan demplot,” ujarnya.
Ia menjelaskan, melalui lahan percontohan tersebut, petani dapat melihat secara langsung bagaimana penerapan pola tanam dan teknik budidaya yang dapat meningkatkan hasil produksi.
“Kenapa demplot penting? Karena untuk mengajak petani mengubah cara budidayanya, mereka akan lebih percaya kalau sudah ada contoh. Kalau hanya disampaikan untuk menggunakan pola tanam tertentu, akan sulit jika mereka belum melihat hasilnya secara langsung,” jelas Wahyuni.
Selain pembangunan demplot, pihaknya juga mendorong bantuan sarana produksi pertanian.
Bantuan tersebut dapat berupa bibit, pupuk, hingga pestisida yang dibutuhkan petani dalam kegiatan budidaya.
Wahyuni berharap keterlibatan perusahaan dapat menjadi dukungan tambahan bagi pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian di Kaltara.
Dengan adanya kolaborasi tersebut, peningkatan produktivitas diharapkan tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah, tetapi juga mendapat dukungan dari berbagai pihak. (adv/Erc)





