Kaltara a1. Com, TANJUNG SELOR – Bantuan benih perkebunan yang diusulkan pemerintah daerah tidak selalu dapat direalisasikan pada tahun yang sama. Proses tersebut bergantung pada kesiapan daerah, program pemerintah pusat hingga ketersediaan anggaran.
Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kaltara, Mohtari, menjelaskan pengusulan bantuan biasanya dimulai dari kelompok tani di kabupaten, kemudian difasilitasi pemerintah daerah untuk diteruskan ke tingkat provinsi hingga pemerintah pusat.
“Kalau untuk wilayah Kaltara tidak mesti setiap tahun ada. Tergantung kesiapan daerah pertama, kemudian tergantung program pemerintah pusat. Kita kan mengusulkan,” jelasnya.
Ia mengatakan, setelah usulan disampaikan, pemerintah pusat akan menentukan jumlah bantuan yang disetujui serta waktu realisasinya sesuai program dan anggaran yang tersedia.
Dalam beberapa kasus, usulan yang disampaikan pada satu tahun anggaran baru dapat direalisasikan pada tahun berikutnya.
Mohtari mencontohkan bantuan benih kakao yang proses pengusulannya membutuhkan waktu sebelum akhirnya masuk dalam program penyaluran.
Menurutnya, pemerintah daerah dalam hal ini berperan memfasilitasi kebutuhan masyarakat dan kelompok tani agar dapat memperoleh dukungan pengembangan perkebunan.
“Untuk proses pengusulan hingga realisasi bantuan perlu disesuaikan dengan perencanaan serta mekanisme anggaran yang berlaku,” pungkasnya. (adv/Erc)





