KaltaraA1.com, Nunukan- Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melakukan kunjungan kerja ke dua wilayah strategis perbatasan, yakni Kecamatan Krayan dan Kecamatan Sebatik di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari audiensi anggota DPRD Nunukan di Kantor BNPP Pusat beberapa waktu lalu.
Plt. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan, Yance Tambaru, SE., M.Si., mengungkapkan bahwa kedatangan BNPP RI ini dipicu oleh keluhan masyarakat dan para wakil rakyat terkait minimnya perhatian terhadap pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah Krayan.
“Menteri Dalam Negeri secara langsung meminta Sekretaris BNPP untuk turun ke lapangan melihat langsung bagaimana kondisi Krayan saat ini. Syukur, beliau hadir bersama rombongan yang terdiri dari Deputi dan tim dari bagian Infrastruktur,” ujar Yance saat dikonfirmasi, Kamis (9/5/2025).
Dalam kunjungan ke Krayan, rombongan BNPP meninjau langsung kondisi jalan nasional yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Jalan tersebut, yang menghubungkan Krayan dengan Malinau, dinilai dalam kondisi rusak berat dan sangat tidak layak sebagai jalur utama di wilayah perbatasan negara.
“Selama ini jalan nasional di Krayan sering dipublikasikan masyarakat sebagai akses yang sangat memprihatinkan. Kini, kondisi itu sudah dilihat langsung oleh pihak BNPP,” tambah Yance.
Tak hanya itu, tim BNPP juga meninjau lokasi pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah Krayan, yang ke depan diharapkan dapat memperkuat kehadiran negara di wilayah terluar tersebut.
Setelah dari Krayan, rombongan melanjutkan kunjungan ke Kecamatan Sebatik. Di sana, mereka melihat progres pembangunan PLBN Sebatik yang saat ini belum sepenuhnya operasional, namun sudah menunjukkan pergerakan dalam aspek administratif.
“Meskipun belum operasional penuh, PLBN Sebatik terus menunjukkan kemajuan. Selain itu, Sekretaris BNPP juga melihat langsung perkembangan terkait penyesuaian batas negara di wilayah ini,” jelas Yance.
Kunjungan ini dinilai penting sebagai bentuk evaluasi langsung atas kondisi infrastruktur dan pelayanan publik di kawasan perbatasan. Pemerintah daerah berharap kunjungan ini menghasilkan rekomendasi konkret dari BNPP untuk mempercepat pembangunan wilayah strategis perbatasan, baik dari sisi infrastruktur dasar, pelayanan publik, maupun penguatan keamanan nasional. (diskominfo)
