Kaltaraa1.comTANJUNG SELOR – Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara, meminta pemerintah provinsi melakukan evaluasi terhadap nominal Beasiswa Kaltara Unggul tahun ini.
Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kaltara, Marli Kamis mengatakan, permintaan ini dilayangkan karena pihaknya menilai nominal yang disediakan sangat minim. Hal tersebut dikhawatirkan membuat beasiswa tidak terlalu memberi dampak terhadap para siswa dan mahasiswa.
“Coba dievaluasi kembali, karena kecil betul nilainya, tidak cocok untuk membantu mahasiswa yang berkuliah,” kata Marli, Jumat (6/10).
Secara teknis, Fraksi Demokrat DPRD Kaltara telah menyampaikan permintaan evaluasi pada penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Penjelasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun 2023.
“Kami sudah sampaikan secara resmi melalui pemandangan umum fraksi, kami berharap bisa segera ditindaklanjuti di tahun 2024,” ujarnya.
Di samping itu, Fraksi Demokrat turut meminta perubahan APBD diprioritaskan untuk penuntasan kerja dan meningkatkan kesehateraan masyarakat. Pemerintah diingatkan bekerja keras untuk menyelesaikan daftar program prioritas yang ada.
Untuk diketahui bersama, pendaftar Beasiswa Kaltara Unggul 2023 telah mencapai 7.213 peserta. Total berkas yang dinyatakan lengkap sudah mencapai 3.563 dan 1434 berkas diantaranya telah terverifikasi.(advertorial)
