Indeks Pencegahan Korupsi di Bulungan di Atas Rata-rata Nasional

redaksi

Kaltaraa1.com BULUNGAN-Survei Penilaian Integritas (SPI) untuk Kabupaten Bulungan tahun 2022 mencapaii 75,42 lebih tinggi dari Indeks Integritas Nasional tahun 2023 sebesar 72. Hal itu disampaikan Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si usai kegiatan pemantauan, evaluasi dan verifikasi pemenuhan data pendukung MCP (Monitoring Center for Prevention) tahun 2023 se-Kalimantan Utara (Kaltara) yang diselenggarakan KPK RI di Gedung Gabungan Dinas (Gadis) Pemerintah Provinsi Kaltara di Jl Rambutan, Tanjung Selor pada Selasa (22/8).

Baca Juga  Pelantikan Pimpinan Definitif DPRD Kaltara Diagendakan Pekan Depan

SPI bertujuan untuk membantu instansi memetakan resiko korupsi dan mengukur efektivitas upaya pencegahan korupsi. Sedangkan MCP merupakan sistem informasi capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi. Capaian MCP Bulungan di tahun 2023 cukup tinggi yaitu menunjukkan angka di atas rata-rata 38,81 Persen. Dalam MCP ada 8 area intervensi kegiatan koordinasi supervisi dan pencegahan (korsupgah) meliputi, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Dana Desa.

Baca Juga  Indeks Pencegahan Korupsi Bulungan diatas Nasional

“Tentu capaian ini tidak hanya sampai di sini tapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan harus tetap terus memperbaiki diri. Sebanyak 8 area tersebut terus kita tingkatkan,” tegas Bupati dalam kegiatan yang juga diisi penandatanganan MoU percepatan target capaian MCP tahun 2023 bersama Gubernur Kaltara dan bupati walikota se-Kaltara.

Sebagai tindak lanjut, dijadwalkan pada Rabu (23/8) KPK RI bersama DPRD dan perangkat daerah terkait Pemkab akan mengkoordinasikan program pemberantasan korupsi terintegrasi di Kabupaten Bulungan.

Baca Juga  Siapapun Kepala Daerah Terpilih, Muddain Harap Laksanakan APBD 2025

“Saya berpesan kepada perangkat daerah terkait agar 8 area pencegahan korupsi tersebut terus diperbaiki, disempurnakan,” ujarnya. Kegiatan di Gedung Gadis juga diisi pengukuhan Forum PAKSI/API (Penyuluh Anti Korupsi/Ahli Pembangun Integritas) Provinsi Kaltara yang di dalamnya berisi berbagai unsur masyarakat dan pemerintahan sebagai salah satu upaya mencegah korupsi sejak dini.
Bela Syarwani.

Bagikan:

Ads - After Post Image

Topik

Ads - Before Footer