Potret Lengkap Pandangan Umum Fraksi Hanura DPRD Kaltara Terhadap APBD 2024

redaksi

Kaltaraa1.comTANJUNG SELOR – Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPRD Provinsi Kalimantan Utara telah menyampaikan sejumlah pandangan umum terhadap Nota Pengantar Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 pada pekan ini.

Sekretaris Fraksi Hati Nurani Rakyat DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Ihin Surang mengatakan, fraksi nya meminta agar eksekutif Pemprov Kaltara bisa mengimplementasikan belanja daerah secara optimal.

Pemprov Kaltara diminta mengimplementasikan belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan serta pembiayaan secara efisien, tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan akuntabel.

Baca Juga  Jadi Pesan Kuat, Rekomendasi NASDEM Cantumkan Nama Zainal Paliwang dan Ingkong Ala

Fraksi Hati Nurani Rakyat DPRD Provinsi Kalimantan Utara juga meminta agar eksekutif memberi perhatian lebih besar terhadap layanan akses internet masyarakat di daerah perbatasan. Masyarakat perbatasan disebut sudah sangat memerlukan jangkauan layanan internet tersebut.

“Diperlukan jaringan internet di perbatasan secara maksimal, dan diharapkan perhatian Pemerintah Provinsi Kaltara terhadap hal tersebut,” kata Ihin.

Baca Juga  DPRD Kaltara Dukung Penganggaran Bimbingan Tes Akmil dan Akpol

Lanjut dia, Pemprov Kalimantan Utara perlu menyediakan alokasi anggaran khusus untuk penanganan kemiskinan ekstrem di tahun 2024.

Kemudian, pembangunan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024, diharap benar benar dapat menyentuh seluruh lima kabupaten dan kota yang ada.

“Pembangunan yang dibiayai APBD Pemprov Kaltara tahun depan harus benar benar menyentuh ke seluruh lima kabupaten kota,” ujarnya.

Baca Juga  Bawaslu Kaltara Nilai Pemungutan Suara Berjalan Lancar

Terakhir, Fraksi Hati Nurani Rakyat DPRD Provinsi Kalimantan Utara juga meminta pembangunan di perbatasan mendapat perhatian penuh.

“Akses jalan ke daerah perbatasan harus mendapat perhatian khusus oleh eksekutif pemerintah, karena masyarakat di sana notabene Warga Negara Indonesia juga,” pungkasnya. (advertorial)

Bagikan:

Ads - After Post Image

Topik

Ads - Before Footer