kaltaraa1.comTanjung Selor – Ketua DPRD Provinsi Kaltara Achmad Djufrie menegaskan, DPRD memiliki komitmen kuat dalam mengawal program-program pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan kemandirian finansial masyarakat.
DPRD, tegasnya, berkomitmen memastikan setiap kebijakan yang diluncurkan benar-benar dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Utara. “Rakyat harus berdikari di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial,” ujar Achmad Djufrie.
Achamd Djufire menegaskan, upaya mendorong kesejahteraan rakyat harus mengacu pada prinsip ekonomi kerakyatan. Dalam pandangannya, basis ekonomi kerakyatan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Terutama melalui sektor-sektor yang melibatkan langsung peran dan partisipasi aktif masyarakat, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor pertanian dan kelautan.
Ekonomi kerakyatan, menurut Achmad Djufrie, adalah kunci menuju kemandirian finansial yang kokoh dan berkelanjutan.
“Lembaga eksekutif harus merancang program kegiatan yang berorientasi pada hasil dan manfaat, bukan lagi sebatas berorientasi pada proses,” tegas Achmad Djufrie.
Ia mengkritisi pola kerja yang selama ini menitikberatkan pada proses administratif tanpa memastikan dampak langsung terhadap masyarakat.
Achmad Djufrie menambahkan, setiap program yang digulirkan pemerintah daerah harus dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta memampukan mereka untuk merasakan hasil nyata dari proses pembangunan yang dijalankan.
Lebih lanjut, Achmad Djufrie memaparkan bahwa DPRD Kalimantan Utara siap bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang mendukung perkembangan ekonomi lokal.
“DPRD berencana untuk terus melakukan pengawasan yang ketat terhadap implementasi program, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya di lapangan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dari setiap program yang dilaksanakan agar masyarakat benar-benar memperoleh manfaat sesuai yang dijanjikan.
“Setiap program kegiatan harus dipastikan bisa dinikmati masyarakat. Masyarakat harus bisa menerima manfaat dari seluruh proses pembangunan,” katanya.
Menurutnya, pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan dapat mendorong masyarakat untuk aktif dalam sektor-sektor produktif.
Achmad Djufrie mencontohkan bahwa berbagai inisiatif seperti pembinaan UMKM, pengembangan pertanian berkelanjutan, serta dukungan terhadap koperasi-koperasi lokal adalah langkah strategis yang perlu diperkuat.
Dengan demikian, masyarakat dapat berdikari secara finansial tanpa harus selalu bergantung bantuan pemerintah.
Achmad Djufrie juga berharap pemerintah daerah dapat mendorong penyediaan akses modal dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat.
Akses modal yang lebih mudah, menurutnya, bisa meningkatkan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka, menciptakan lapangan kerja, serta memperbaiki taraf hidup.
Sementara itu, pelatihan keterampilan akan sangat membantu masyarakat dalam menghadapi persaingan ekonomi yang semakin ketat.
Komitmen ini diharapkan mampu mewujudkan perekonomian daerah yang kokoh dan mandiri, di mana kesejahteraan sosial rakyat Kalimantan Utara dapat terwujud secara adil dan merata.
“Kami di DPRD Kalimantan Utara siap mengawal setiap kebijakan, agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya,” pungkasnya.
