Kaltaraa1.Com,TANJUNG SELOR- Berhasil menduduki posisi kedua dari seluruh organiasi perangkat daerah (OPD) Kalimantan Utara, dalam hal penyerapan realisasi anggaran, Satpol PP Kaltara terus berupaya agar pengunaan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) bisa gunakan sesuai dan tepat sasaran.
Melalui Kasat Pol-PP Kaltara, Jonfran Labo iya menegaskan, dalam hal pengunaan anggaran pihaknya terus memastikan segalanya dapat terlaksana sesuai program satpol-pp tahun 2024.
“Kami menentukan skala prioritas lebih dulu dengan rutin melaksanakan breakdown (Perincian,Red). Jika menemukan adanya kegiatan yang dinilai kurang penting untuk dilakukan, maka kita lakukan penyesuaian sesuai dengan anggaran yang ada saat ini,” jelasnya, Rabu (20/11).
“Memang harus pintar memilah dan menggunakan anggaran dengan baik. Karena kalau kami gunakan dengan tidak memikirkan berapa bulan kedepan, kami bisa stuck. Artinya dikegiatan berikutnya kami tidak bisa bergerak,” imbuhnya.
Namun menjalankan realisasi anggaran, lanjut Jonfran tentu ada kendala. Dari 3 program yang dijalankan oleh pihaknya, masing-masing program memiliki ragam kegiatan. Sehingga hal ini membuat pihaknya lebih hati-hati dalam melaksanakan kegiatan terutama dalam penggunaan anggaran dan menyiapkan personel.
“Kami berbicara efisiensi agar penyerapan anggaran itu bisa digunakan sebaik-baiknya, karena target kami sampai akhir tahun ini seluruh kegiatan bisa berjalan dengan baik. Dengan melibatkan seluruh personel yang ada. Saya pikir kalau hambatan dan kendala tidak terlalu sulit, tapi bisa diselesaikan dengan baik,” katanya.
Dengan menargetkan 95 persen realisasi anggaran hingga akhir 2024 ini merupakan target yang ingin dicapai oleh Satpol-PP Kaltara.
“Target kami dari kegiatan 2024 di APBD-P ini bisa capai 95 persen sampai akhir tahun. Jadi kegiatan-kegiatan sudah kami laksanakan,” ungkap Jofran saat ditemui media ini di ruang kerjanya.
Lebih lanjut Jofran menjelaskan bahwa pihaknya tengah memiliki 3 macam program yakni program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kaltara, program peningkatan ketentraman ketertiban umum serta program pencegahan, penanggulangan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.
Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kaltara ini lebih kepada rutinitas operasional, sedangkan pada Program Peningkatan Ketentraman Ketertiban Umum lanjut Jonfran lebih bersifat teknis yang menjadi tugas dan fungsi (tupoksi) dari Bidang Ketertiban Umum (trantibum), Bidang Penegakan Peraturan Daerah (perda) serta Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan Pemadam Kebakaran (Damkar).
Sementara pada Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran menjadi tupoksi Damkar.
Jonfran menjelaskan, bahwa anggaran triwullan 1 dan 2 yakni sebelum anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) realisasi anggaran telah mencapai angka 78,27 persen dan 85 persen dalam kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P).(adv/Erc)
