KALTARAA1.COM, Tanjung Selor – Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan perhatian serius terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.Sesuai dengan laporan pansus pembahasan LKPj Gubernur Kaltara 2025.
Dalam rapat kerja bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kaltara, sejumlah anggota DPRD menyoroti perlunya strategi konkret dalam menggali potensi sumber pendapatan daerah yang selama ini belum optimal dimanfaatkan. Optimalisasi sektor pajak daerah, retribusi, serta pemanfaatan aset daerah menjadi sorotan utama sebagai upaya untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Secara Garis besar, pendapat dari fraksi ini dititik beratkan pada Peningkatan PAD hingga pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur.
“Fraksi PKS dalam pendapat akhirnya menyampaikan beberapa hal penting, di antaranya terkait upaya strategis untuk meningkatkan PAD,” ujar Hamka, Rabu (21/5/2025).
Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan kesehatan juga menjadi agenda prioritas. DPRD menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten/kota di Kaltara untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Ketua DPRD Kaltara menyatakan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat dibutuhkan untuk merealisasikan program pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak langsung kepada masyarakat.
“PAD yang kuat akan memperkuat kapasitas fiskal daerah, dan infrastruktur yang memadai akan membuka akses serta meningkatkan daya saing wilayah. Keduanya adalah kunci dalam pembangunan Kaltara ke depan,” ujarnya.
Menindaklanjuti sorotan terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fraksi PKS dalam pendapat akhirnya juga merekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Utara agar mempertimbangkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya. Rekomendasi ini mencakup penghapusan kewajiban membayar pokok pajak maupun dendanya, sebagai langkah strategis mendorong masyarakat untuk taat pajak dan meningkatkan penerimaan daerah secara keseluruhan
Sementara itu, Fraksi Perjuangan Pembangunan Rakyat menyampaikan apresiasi kepada Panitia Khusus (Pansus) pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Fraksi menilai kerja Pansus telah memberikan kontribusi penting dalam mengawal akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah daerah.
Fraksi Golongan Karya (Golkar) menyatakan persetujuannya terhadap rekomendasi yang disusun oleh Panitia Khusus (Pansus) LKPj Gubernur Tahun 2024. Meski demikian, Fraksi Golkar tetap memberikan catatan penting, yakni mengingatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara agar lebih serius memperhatikan pembangunan di wilayah perbatasan, melalui optimalisasi kinerja perangkat daerah terkait.
Fraksi Demokrat turut menyetujui hasil rekomendasi Pansus LKPj Gubernur 2024. Fraksi ini juga mendorong Pemprov Kaltara agar memprioritaskan pemberian beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa berprestasi maupun yang berasal dari keluarga kurang mampu, sebagai bentuk perhatian terhadap pembangunan sumber daya manusia..
