KaltaraA1.com, Nunukan – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nunukan, Arief Budiman, menyatakan bahwa banjir yang melanda sejumlah wilayah perbatasan seperti Sembakung, Lumbis, dan Krayan, sebagian besar merupakan banjir kiriman dari wilayah Malaysia.
Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam penanganannya dan membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat serta kerja sama lintas negara.
“Faktor dominan penyebab banjir di wilayah IV ini adalah banjir kiriman dari Malaysia. Curah hujan di wilayah kita memang tinggi, tetapi kontribusinya hanya sekitar 20 persen, sementara 80 persen sisanya berasal dari wilayah Malaysia. Bahkan, saat wilayah kita tidak hujan pun, jika Malaysia banjir, dampaknya tetap terasa di kita,” jelas Arief Budiman, Kamis (29/5/2025)
Ia menambahkan, persoalan ini sebenarnya telah dibahas dalam forum-forum Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (Sosek Malindo), namun upaya lebih lanjut masih menemui kendala.
“Pihak Malaysia meminta kajian dampak lingkungan untuk memastikan apakah betul banjir tersebut kiriman dari wilayah mereka. Mereka juga berencana melakukan kajian serupa di wilayahnya,” ujarnya.
Namun, rencana kajian tersebut belum dapat direalisasikan tahun ini karena terbentur persoalan anggaran.
Menurut informasi dari Balai Wilayah Sungai, anggaran untuk kajian tersebut terkena efisiensi atau ekofusing sehingga tidak tersedia untuk tahun ini.
“Ini salah satu kendala utama kami. Dalam pertemuan Sosek Malindo berikutnya, kita akan kembali membahas solusi nyata untuk menangani banjir ini,” tutur Arief.
Selain kerja sama internasional, Pemkab Nunukan juga tengah menyiapkan program relokasi warga terdampak banjir. Khususnya 200 Kepala Keluarga (KK) dari RT 06 dan RT 07 wilayah Tembelunuk, Desa Atap, ke lokasi yang lebih aman.
“Lahan sebagian sudah siap, namun proses pematangan lahan baru sekitar 70 persen. Saat ini masih dalam tahap pengurusan sertifikat di BPN. Jika semua dokumen sudah lengkap, pemda siap membangun hunian bagi warga terdampak,” ucap Arief Budiman.
Arief berharap proses sertifikasi lahan bisa selesai tahun ini agar relokasi bisa segera dilakukan, demi memberikan tempat tinggal yang lebih aman bagi warga yang terdampak banjir secara berulang. (diskominfo)
