TANJUNG SELOR – Kerusakan infrastruktur jalan di Kaltara menuai sorotan. Tidak hanya dari masyarakat, suara kritis juga datang dari DPRD Kaltara.
Mereka menilai, hingga kini belum ada langkah konkret dari pemerintah untuk menangani kerusakan jalan di sejumlah titik, terutama di wilayah perbatasan dan daerah terluar.
Anggota DPRD Kaltara, Mohammad Nafis, menegaskan bahwa kondisi jalan yang rusak parah tidak hanya terjadi di daerah perbatasan, tetapi juga di wilayah yang menjadi jalur vital ekonomi.
“Jalan poros Tanah Kuning–Mangkupadi dan akses ke Kecamatan Peso sampai sekarang belum ada tanda-tanda diperbaiki. Padahal, ini akses penting,” kata Nafis.
Menurutnya, sudah lama dijanjikan perbaikan. Namun sampai pertengahan 2025, janji tersebut belum direalisasikan.
“Katanya akan diperbaiki tahun ini, tapi kabar terakhir hanya dari KM 9 ke Tanah Kuning yang masuk rencana. Itu pun belum mulai. Mungkin karena efisiensi anggaran pusat,” katanya.
Kondisi ini, lanjut dia, menunjukkan bahwa pemerintah belum menjadikan infrastruktur jalan sebagai prioritas utama. Ia menyebut, meskipun APBD Kaltara terbatas, perbaikan jalan rusak berat seharusnya tetap bisa dilakukan secara bertahap.
“DPRD akan terus mendorong agar ada skema pendanaan lain, seperti APBN atau Dana Alokasi Khusus. Jangan hanya andalkan APBD yang kecil,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi III DPRD Kaltara akan melakukan kunjungan lapangan guna memetakan titik jalan yang paling membutuhkan perbaikan. Data itu akan menjadi bahan dalam penyusunan skala prioritas APBD 2026.
“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati kota besar, tapi juga menyentuh daerah pelosok dan perbatasan,” pungkasnya.
