KaltaraA1.com, Tanjung Selor – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum diwakili Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalimantan Utara (Kaltara) H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si membuka kegiatan Lokakarya Sinergi Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) Ke Dalam Renstra Perangkat Daerah digelar di Hotel Luminor, Kamis (12/06/2025).
Dalam sambutannya, Datu Iqro menyebutkan penyusunaan dokumen RAD-PD merupakan hasil dari serangkaian proses panjang yang melibatkan multipihak, mulai dari perangkat daerah, organisasi penyandang disabilitas, akademisi, hingga mitra pembangunan dan komunitas dengan semangat partisipatif dan kolaboratif.
“RAD-PD merupakan sebuah langkah maju dalam mewujudkan pembangunan yang lebih responsif dan berkeadilan, khususnya bagi saudara – saudara kita para penyandang disabilitas,” kata Datu Iqro.
Datu Iqro mengingatkan bahwa penyandang disabilitas bukan hanya sebagai penerima manfaat dari program pemerintah, tetapi sebagai mitra setara dalam proses pembangunan. “Mereka memiliki suara, hak dan peran yang sama dalam menentukan arah pembangunan,”
Menurutnya, integrasi RAD-PD ke dalam renstra perangkat daerah menjadi langkah strategis, guna memastikan bahwa prinsip – prinsip inklusi sosial kesadaran akan keberagaman dan kesetaraan gender menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari arah pembangunan daerah.
Selanjutnya, Datu Iqro mendorong seluruh perangkat daerah untuk melihat dokumen RAD-PD sebagai referensi utama dalam merancang program kegiatan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, ekonomi maupun kepegawaian.
“Saya meminta agar dalam lokakarya ini, kertas kerja yang disusun dapat menjadi tolak ukur bersama dan diterjemahkan ke dalam perencanaan strategis masing – masing perangkat daerah,” pungkasnya.
Hadir dalam giat ini turut menghadirkan narasumber diantaranya Provincial Lead Skala, Nurul Affandy, Public Policy Analyst and Researcher, Mochammad Ubaidillah, S.AP, perwakilan organisasi penyandang disabilitas, dan lembaga swadaya masyarakat. (dkisp)
