Kaltaraa1. Com, BULUNGAN – Pemerintah Kabupaten Bulungan bersama Universitas Borneo Tarakan (UBT) dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) Kaltim-Kaltara menggelar Forum Group Discussion (FGD) yang memfokuskan pembahasan pada arah kebijakan perkebunan berkelanjutan serta perlindungan keanekaragaman hayati daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di gedung pertemuan Pemkab Bulungan, Rabu (3/12/2025), dan dihadiri oleh berbagai instansi pemerintah, mitra strategis pembangunan, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan perkebunan, hingga asosiasi terkait.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan, Risdianto, S.Pi., M.Si., menyampaikan bahwa FGD ini merupakan langkah penting dalam menyatukan pandangan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat kebijakan pembangunan berkelanjutan di daerah.
“Kegiatan ini kita selenggarakan dengan mengundang berbagai pihak, diinisiasi oleh Universitas Borneo Tarakan, dan difasilitasi oleh pemerintah daerah bersama mitra strategis, NGO, perangkat daerah, perusahaan seperti Adindo, serta asosiasi perkebunan di Bulungan. Intinya, FGD ini bertujuan menyamakan arah menuju pembangunan berkelanjutan,” ujar Risdianto.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah dokumen penting sebagai dasar perumusan kebijakan lingkungan dan keberlanjutan sektor perkebunan. Salah satunya adalah dokumen High Conservation Value (HCV) atau nilai konservasi tinggi yang telah disusun sejak 2023.
“Selama beberapa tahun terakhir, kita sudah menyusun berbagai dokumen pendukung. Harapannya, ke depan dapat melahirkan regulasi berupa Peraturan Daerah tentang ‘Bulungan Hijau’. Dalam forum ini juga muncul banyak gagasan baru tentang bagaimana kita merajut semua dokumen itu agar menjadi panduan yang jelas bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan,” ucapnya.
Selain membahas kebijakan perlindungan keanekaragaman hayati, FGD ini juga menyoroti peran asosiasi perkebunan, khususnya Asosiasi Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia di wilayah Bulungan, sebagai mitra strategis pemerintah.
“Kami juga mengundang rekan-rekan asosiasi sawit. Disampaikan bahwa perlu ada penguatan terhadap asosiasi agar dapat menjadi mitra pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di lapangan, baik antara perusahaan dengan masyarakat maupun isu-isu teknis lainnya. Ini menjadi salah satu rekomendasi penting dari FGD hari ini,” kata Risdianto.
Melalui forum tersebut, Pemkab Bulungan berharap kolaborasi lintas sektor dapat mempercepat terwujudnya tata kelola perkebunan berkelanjutan sekaligus memastikan perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati tetap menjadi prioritas pembangunan daerah. (Fhrl)
