Kaltara a1. Com, Tanjung Selor – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat langkah efisiensi anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusul meningkatnya tekanan fiskal pada tahun 2026. Penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat serta meningkatnya kebutuhan belanja pegawai menjadi tantangan utama yang harus dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Denny Harianto, mengungkapkan bahwa seluruh OPD diminta agar lebih selektif dalam menyusun serta menjalankan program kegiatan supaya penggunaan anggaran tetap efektif dan tepat sasaran.
“Perubahan Dana Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat tentu berpengaruh terhadap kemampuan fiskal daerah. Karena itu seluruh perangkat daerah harus lebih cermat dan bijak dalam menggunakan anggaran,” ujar Denny.
Salah satu faktor utama yang memengaruhi struktur belanja daerah adalah meningkatnya kebutuhan pembiayaan pegawai, termasuk alokasi bagi lebih dari 2.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang kini resmi menjadi bagian dari aparatur pemerintah daerah. Kendati demikian, Denny menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak lantas menghambat jalannya roda pembangunan di Kaltara. Pemprov Kaltara mengambil langkah penyesuaian prioritas agar program yang dieksekusi benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Sebagai bagian dari strategi efisiensi tersebut, Pemprov Kaltara turut mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Salah satu kebijakan nyata yang ditempuh adalah memperbanyak agenda rapat serta koordinasi secara daring guna menekan biaya operasional, khususnya anggaran perjalanan dinas.
“Koordinasi tetap bisa dilakukan secara efektif melalui pemanfaatan teknologi. Ini menjadi salah satu langkah yang dapat membantu penghematan anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah (Kasda) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Nur Indah Palupi, memastikan bahwa kondisi kas daerah hingga saat ini masih berada dalam taraf terkendali dan sanggup menopang pelaksanaan program prioritas pemerintah. Pengelolaan kas terus dilakukan secara cermat demi menjaga keseimbangan antara sisi pendapatan dan kebutuhan belanja daerah.
“Meski ada tekanan fiskal akibat penyesuaian transfer pusat dan meningkatnya belanja pegawai, kondisi kas daerah masih terjaga. Pembayaran gaji, TPP ASN, serta kewajiban daerah lainnya tetap menjadi prioritas dan dipastikan berjalan sesuai ketentuan,” tegas Nur Indah Palupi. Ia menambahkan bahwa BKAD secara berkelanjutan memantau arus kas serta berkoordinasi erat dengan seluruh OPD agar realisasi anggaran berjalan efektif dan selaras dengan prioritas pembangunan.
Menutup keterangannya, Denny kembali menekankan bahwa efisiensi anggaran sama sekali tidak mengindikasikan penurunan kinerja perangkat daerah. Langkah ini justru dihadirkan untuk memastikan setiap program selaras dengan prioritas pembangunan serta kemampuan riil keuangan daerah. Pihaknya berharap seluruh OPD mampu memperkuat sinergi serta melahirkan inovasi baru agar target pembangunan tetap tercapai di tengah keterbatasan fiskal.
“Dengan pengelolaan yang lebih efektif dan efisien, kita optimistis pembangunan daerah tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.
