Kaltara a1. Com, TANJUNG SELOR – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Utara menegaskan pentingnya sinergi antaraparatur pemerintah dalam mengawal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKAD Provinsi Kaltara, Nurdin, mengatakan pengawasan penggunaan anggaran daerah dilakukan secara berlapis sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing perangkat maupun aparat pengawasan pemerintah.
Menurutnya, BKAD memiliki fokus utama pada aspek administrasi keuangan daerah, khususnya memastikan setiap proses pencairan anggaran memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Kalau di BKAD, kami lebih pada memastikan proses administrasi keuangan berjalan sesuai aturan. Istilahnya kami sebagai kasir pemerintah daerah,” ujar Nurdin.
Ia menjelaskan, sebelum anggaran dicairkan, setiap pengajuan pembayaran dari organisasi perangkat daerah (OPD) terlebih dahulu diperiksa kelengkapan dokumen serta persyaratan administrasinya.
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan proses pembayaran dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah berada pada ranah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), termasuk Inspektorat.
Pengawasan tersebut mencakup pelaksanaan kegiatan, efektivitas penggunaan anggaran, hingga pencapaian program pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
“Kami memastikan proses pengajuan pembayaran memenuhi ketentuan. Sedangkan pengawasan terhadap hasil pelaksanaan program dilakukan bersama oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan,” katanya.
Nurdin menilai pembagian kewenangan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan APBD yang lebih komprehensif.
Tidak hanya memastikan aspek administrasi dan pencairan anggaran berjalan sesuai aturan, pengawasan juga diarahkan agar penggunaan APBD tetap sesuai peruntukan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, ia berharap koordinasi antara BKAD, OPD, Inspektorat, dan unsur pengawasan lainnya terus diperkuat.
Sinergi tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap anggaran yang dikelola melalui APBD dapat dipertanggungjawabkan sekaligus mendukung pencapaian program pembangunan di Kalimantan Utara secara optimal.
