KaltaraA1.com, Tarakan- Pemerintah Kabupaten Nunukan kembali mencatat prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-10 kalinya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) ini diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Dwi Sabardiana, S.E., M.A., CFrA, CSFA, ERMCP, dalam sebuah seremoni resmi yang digelar di Gedung BPK RI Perwakilan Kaltara, Kota Tarakan, Senin (26/05/2025).
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diterima oleh Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, S.E., bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Arfiah, S.T.
Dalam sambutannya, Dwi Sabardiana menyampaikan apresiasi atas komitmen dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam menyelenggarakan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Ia menegaskan bahwa opini WTP bukanlah hadiah, melainkan bentuk pengakuan atas pengelolaan keuangan yang baik dan akurat.
“Opini WTP ini merupakan bukti bahwa Pemkab Nunukan telah menyajikan laporan keuangan yang bebas dari salah saji material. Ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah, didukung pengawasan dari legislatif,” ujar Dwi.
Bupati Irwan Sabri menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh BPK. Ia juga menegaskan bahwa pencapaian ini bukan tujuan akhir, melainkan semangat untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.
“Ini adalah opini WTP ke-10 yang kami terima. Pencapaian ini akan menjadi pemicu bagi kami untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mendorong pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Nunukan,” ungkap Irwan Sabri.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Arfiah, S.T., menyampaikan komitmen DPRD untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif, demi menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Pencapaian opini WTP secara berturut-turut ini menempatkan Kabupaten Nunukan sebagai salah satu daerah di Kalimantan Utara yang berhasil menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran. Ke depan, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif diharapkan semakin solid demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada masyarakat. (diskominfo)
