Kaltraa1.com TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A Paliwang memaparkan potensi besar yang dimiliki Kaltara pada Seminar Nasional ‘The Legend of Pongtiku II’ Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Senin (7/7/2025).
Seminar yang diinisiasi Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia (PMTI) dengan tema ‘Peran Sulawesi sebagai Interkoneksi Indonesia Menghadapi 100 Tahun Indonesia’ ini dijadikan wadah bagi Gubernur Zainal untuk tidak henti-hentinya memperkenalkan Kaltara ke khalayak luas.
Terlebih kegiatan ini menjadi panggung kolaborasi pemimpin wilayah timur Indonesia dalam menyongsong masa depan negara dalam menuju Indonesia Emas tahun 2045.
Gubernur Zainal mengatakan, Kaltara saat ini masuk dalam kawasan wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Melalui jalur laut perdagangan ini, terdapat Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) terbesar di dunia dengan lokasi di Kabupaten Bulungan.
KIHI kini ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seluas 11 ribu hektare. Bahkan, pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, KIHI diproyeksikan akan diperluas hingga 30 ribu hektare sebagai pusat hilirisasi nasional.
“Saya sudah melihat langsung kawasan industri seperti di Tuban dan Kendal, yang luasnya hanya 3 ribu hektare, tapi begitu produktif. Bisa dibayangkan potensi Kaltara dengan kawasan tiga kali lebih besar,” ujar Gubernur Zainal.
Selain itu, Gubernur Zainal juga menyampaikan terkait cadangan energi bersih yang melimpah di Kaltara, yakni potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan di Bulungan dan PLTA Mentarang Induk di Malinau.
Hydro Power ini dinilai cukup untuk memasok kebutuhan listrik di seluruh Pulau Kalimantan, bahkan hingga ke wilayah Sulawesi.
“Energi ini bukan hanya cukup untuk kita, tapi juga bisa kita bawa ke luar daerah. Kita punya sumber daya yang luar biasa, dan ini menjadi bagian penting dari kontribusi Kaltara bagi ketahanan energi nasional,” tegasnya.
Dari aspek kesejahteraan, Gubernur Zainal mengungkapkan Kaltara di tahun 2021-2022 sempat mengalami kenaikan angka kemiskinan akibat pandemi Covid-19. Namun, sejak 2023 angka tersebut mulai berhasil ditekan berkat intervensi kebijakan dan program-program pemberdayaan.
“Kami berharap dukungan dari pemerintah pusat untuk terus memberikan perhatian kepada wilayah-wilayah yang memiliki potensi besar namun masih membutuhkan penguatan program pembangunan,” tuturnya.
