Kaltaraa1.comTANJUNG SELOR – Fraksi Hati Nurani Rakyat DPRD Provinsi Kalimantan Utara, meminta agar eksekutif Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memberi perhatian lebih besar terhadap layanan akses internet masyarakat di daerah perbatasan.
Pada salah satu poin Pandangan Umum Fraksi Hati Nurani Rakyat DPRD Provinsi Kalimantan Utara terhadap Nota Pengantar Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024, masyarakat perbatasan disebut sudah sangat memerlukan jangkauan layanan internet tersebut.
“Diperlukan jaringan internet di perbatasan secara maksimal, dan diharapkan perhatian Pemerintah Provinsi Kaltara terhadap hal tersebut,” kata Ihin pada pekan ini.
Sebelumnya, Ihin mengungkapkan, masyarakat perbatasan banyak mengeluhkan permukiman mereka yang tidak terjangkau akses internet. Kondisi tersebut menyulitkan mereka di tengah berbagai perkembangan digitalisasi saat ini.
Lanjut Ihin, pemerintah di daerah perlu segera mendesak pemerintah pusat membangun infrastruktur telekomunikasi internet di daerah perbatasan. Kemudian dilanjutkan dengan berkolaborasi bersama penyedia layanan.
“Seluruh daerah perbatasan bisa dibilang mengeluh karena pemerintah saat ini tidak bisa membangun tower untuk masyarakat mengakses informasi,” kata Ihin.
Masyarakat secara tidak langsung mengalami kerugian karena sulitnya mendapat informasi. Hal ini menghambat berbagai kegiatan mereka.
“Contohnya ketika mau ikut tes polisi atau tes pegawai negeri, saudara-saudara kita di perbatasan tidak tahun informasi karena tidak ada internet, ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah,” paparnya.
Minimnya layanan akses internet disebut hampir merata di semua daerah perbatasan, baik di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan.
“Selain seluruh wilayah perbatasan, kecamatan kecamatan yang masuk kategori daerah terpencil juga banyak yang belum dapat akses internet,” pungkasnya. (advertorial)
