DPRD Bulungan Dukung Pemekaran Kelurahan, Demi Pelayanan Masyarakat yang Lebih Dekat

redaksi

Kaltara A1. Com, TANJUNG SELOR – Rencana pemekaran sejumlah kelurahan di Kabupaten Bulungan mendapat dukungan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan.

Dukungan tersebut disampaikan setelah hasil kajian pemekaran kelurahan yang dilakukan Universitas Borneo Tarakan dipaparkan dalam pertemuan di Gedung BKPSDM Bulungan, Rabu (3/6).

Anggota Komisi I DPRD Bulungan, Slamet Widodo, yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi terhadap hasil kajian yang telah dilakukan tim akademisi. Menurutnya, kajian tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai kebutuhan pemekaran wilayah sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.

Baca Juga  DPRD Kaltara Gercep Bentuk Pansus untuk Godok RPJMD Kaltara Periode 2025-2029

Meski demikian, Slamet menilai hasil kajian tersebut juga perlu disosialisasikan secara menyeluruh kepada seluruh anggota DPRD Bulungan agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama sebelum proses selanjutnya dilakukan.

Secara pribadi, Slamet mengaku mendukung rencana pemekaran yang diusulkan. Berdasarkan hasil kajian yang dipaparkan, sejumlah wilayah seperti Tanjung Selor Hilir dan Tanjung Selor Hulu dinilai telah memenuhi persyaratan untuk dimekarkan.

“DPRD pada prinsipnya menyetujui hasil kajian ini. Kajian yang disampaikan sangat baik karena tujuannya untuk pemerataan pembangunan sekaligus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Slamet.

Baca Juga  Antisipasi Titik Rawan Pilkada, SATPOL-PP Kaltara Mulai Lakukan Pemetaan

Ia menjelaskan bahwa perkembangan jumlah penduduk dan kebutuhan pelayanan publik menjadi alasan penting mengapa pemekaran kelurahan perlu dilakukan.

Dengan wilayah administrasi yang lebih proporsional, pemerintah akan lebih mudah menjangkau masyarakat serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan.

Menurutnya, pemekaran juga harus dibarengi dengan kesiapan perangkat pemerintahan dan sumber daya yang memadai. Jangan sampai pemekaran hanya dilakukan secara administratif tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Tuntutan perkembangan daerah membuat pemekaran perlu dilakukan. Namun yang terpenting bukan hanya membentuk kelurahan baru, tetapi juga menyiapkan perangkat dan kemampuan yang memadai agar pelayanan kepada masyarakat benar-benar maksimal,” tegasnya.

Baca Juga  Bag Ekonomi Setda Nunukan Fasilitasi Sosialisasi Edukasi Peningkatan Literasi Keuangan ASNB

Slamet berharap proses pemekaran yang saat ini masih berjalan dapat terus dikawal bersama. Dengan dukungan pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, pemekaran kelurahan diharapkan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bulungan.

“Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tentu pemekaran ini akan menjadi peluang besar untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (adv/Erc)

Bagikan:

Ads - After Post Image

Topik

Ads - Before Footer