Kaltara a1. Com, TANJUNG SELOR — Suara aspirasi masyarakat Kalimantan Utara kembali bergema. Bertekad mengawal keadilan sosial dan kepastian hukum, organisasi PERSADAKU DPP Kaltara menerjunkan sekitar 100 massa untuk menggelar aksi damai di sekitar kawasan PT KIPI.
Langkah ini ditempuh sebagai bentuk kepedulian organisasi terhadap tata kelola investasi yang bertanggung jawab dan perlindungan hak-hak warga lokal.
Aksi penyampaian aspirasi tersebut membawa sedikitnya 21 poin masalah vital yang mendesak untuk diselesaikan. Isu-isu sensitif yang disoroti mencakup dugaan kriminalisasi warga, konflik lahan, pengambilan material tanpa izin, keterlambatan upah dan BPJS pekerja, hingga dampak pencemaran pesisir yang kian menghimpit ekonomi nelayan. Tak hanya itu, transparansi dana CSR, keberadaan tenaga kerja asing, hingga persoalan pembangunan tower di atas tanah masyarakat turut disodor sebagai materi evaluasi.
PERSADAKU menegaskan bahwa seluruh tuntutan berdasar pada temuan serta keluhan warga di lapangan yang butuh pembuktian objektif.
Ketua PERSADAKU DPP Kaltara, Joko Supriadi, menegaskan Inti dari aksi ini adalah membuka ruang dialog dan mencari penyelesaian.
”Kami ingin berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat dapat dibahas secara terbuka, objektif, dan berdasarkan data,” kata Joko Supriadi
Pihak manajemen PT KIPI didesak untuk tidak menutup mata dan segera membuka ruang dialog terbuka guna memverifikasi data bersama, demi melahirkan solusi yang adil tanpa ada tekanan.
Aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara damai dan konstitusional untuk memastikan perlindungan hak masyarakat serta keadilan sosial di tanah Kaltara,” pungkas Joko Supriadi. (*/Hai)
