Kaltara a1. Com, TANJUNG SELOR – DPRD Bulungan menilai kembali diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan menunjukkan konsistensi dalam menjaga tata kelola keuangan daerah.
Ketua DPRD Bulungan, H. Riyanto, menyampaikan hal tersebut usai menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Utara, Tarakan.
Menurut Riyanto, raihan opini WTP secara berturut-turut menjadi salah satu indikator bahwa pemerintah daerah terus berupaya menjaga pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Capaian ini tentu patut diapresiasi karena menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menjaga pengelolaan keuangan yang baik,” kata Riyanto.
Meski demikian, ia menegaskan capaian WTP tidak boleh hanya dipandang sebagai prestasi administratif. Raihan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan dalam tata kelola pemerintahan.
Ia berharap konsistensi tersebut dapat dipertahankan sekaligus diikuti peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
“Harapannya bukan hanya mempertahankan opini WTP, tetapi juga terus melakukan pembenahan dalam sistem pemerintahan dan pelayanan publik,” ujarnya.
Riyanto mengatakan, pencapaian tersebut juga mencerminkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan anggaran daerah.
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas harus terus diperkuat agar setiap anggaran yang dikelola pemerintah dapat digunakan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pengawasan tentu harus terus diperkuat supaya pengelolaan anggaran berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan mempertahankan opini WTP seharusnya menjadi titik awal untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan secara menyeluruh. Pengelolaan keuangan yang baik perlu diikuti dengan pelaksanaan program yang berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
“Yang paling penting bagaimana tata kelola pemerintahan terus diperbaiki dan hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkas Riyanto. (*)
