Kaltara a1. Com, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan posisinya sebagai pilar penting bagi pemerintah daerah dalam merealisasikan berbagai agenda prioritas Gubernur.
Komitmen tersebut dijalankan dengan mengedepankan kualitas belanja daerah agar tidak sekadar mengejar angka serapan anggaran, melainkan benar-benar menghadirkan dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKAD Kaltara, Nurdin, menyampaikan bahwa tolok ukur utama keberhasilan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terletak pada kemampuannya dalam mengakselerasi pembangunan daerah serta mendongkrak mutu pelayanan publik.
“Penyerapan anggaran tentu krusial, namun efektivitas dan ketepatan sasaran belanja agar masyarakat bisa langsung menikmati hasilnya adalah prioritas utama,” ungkap Nurdin di Tanjung Selor, Selasa (28/07/26).
Ia menambahkan, BKAD memegang kendali strategis untuk mengawal alur pengelolaan APBD mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga eksekusi agar tetap patuh pada regulasi yang berlaku. Guna mencapai efektivitas tersebut, intensitas koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus ditingkatkan.
Sinergi lintas perangkat daerah ini dinilai krusial untuk menyelaraskan postur anggaran dengan visi pembangunan serta program unggulan Pemerintah Provinsi Kaltara secara efisien.
Di samping penguatan koordinasi internal, BKAD turut menggenjot transformasi digital dalam sistem pelayanannya. Integrasi teknologi informasi ini diyakini mampu memangkas birokrasi administrasi, meningkatkan validitas data keuangan, serta mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
“Langkah digitalisasi ini kami tempuh untuk mendongkrak efisiensi layanan bagi instansi perangkat daerah sekaligus memperkuat prinsip transparansi keuangan,” pungkasnya.
Melalui langkah-langkah pembenahan tersebut, BKAD optimis tata kelola keuangan daerah di Kalimantan Utara ke depan akan semakin profesional, transparan, serta akuntabel, sehingga APBD dapat berfungsi secara optimal sebagai motor penggerak kesejahteraan masyarakat.
