Kaltara a1. Com, TANJUNG SELOR — Presiden Republik Indonesia mengutus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian untuk turun langsung mengecek kondisi wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Utara (Kaltara), Selasa (6/10). Langkah tegas dari pemerintah pusat ini diambil sebagai respons atas aksi protes warga perbatasan yang sempat mengibarkan Bendera Borneo sebagai bentuk desakan pembangunan.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Mendagri beserta rombongan dijadwalkan meninjau secara langsung titik-titik krusial perbatasan, khususnya di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan. Kedatangan Mendagri beserta Menteri Pertahanan (Menhan) ini diharapkan menjadi titik balik penyelesaian berbagai ketimpangan pembangunan yang selama ini dikeluhkan masyarakat setempat.
Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, menegaskan bahwa kehadiran pejabat pusat tersebut merupakan buah dari perjuangan panjang pemerintah daerah beserta warga perbatasan yang berulang kali menuntut keadilan pembangunan.
“Ini perjuangan kita semua untuk meminta agar wilayah perbatasan ini diperhatikan, hingga akhirnya Mendagri diperintahkan Presiden untuk turun langsung melihat perbatasan,” kata Achmad Djufrie usai menyambut kedatangan Mendagri di Bandara Tanjung Harapan.
Djufrie mengungkapkan, pihak eksekutif dan legislatif di Kaltara sebelumnya telah berulang kali melobi sejumlah kementerian, mulai dari Kemendagri, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), hingga Kementerian Keuangan guna mengupayakan dukungan anggaran.
“Berapa kali kita sudah berjuang ke Kementerian. Salah satunya ke Kementerian PU yang waktu itu saya yang langsung memimpin. Ke Kementerian Keuangan kita juga datang dalam rangka meminta dukungan anggaran untuk perbatasan,” ujarnya.
Ia membeberkan bahwa desakan semakin menguat seiring munculnya aksi-aksi dari masyarakat di garis batas negara yang merindukan perbaikan infrastruktur.
“Kita juga sudah mengusulkan bahwa ini permasalahan di perbatasan, masyarakat di perbatasan sana sampai mengibarkan bendera (Bendera Borneo) untuk merdeka,” tuturnya.
Atas peninjauan langsung ini, DPRD Kaltara menaruh harapan besar agar kendala utama yang menghambat mobilitas dan perekonomian warga terutama terkait keterisolasian jalan dapat segera diurai oleh pemerintah pusat. (*/Hai)
