DPRD Kaltara Dorong Pemerintah Turunkan Angka Stunting

redaksi

kaltaraa1.comTanjung Selor – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) mendukung dan mendorong pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menurunkan angka stunting di Kaltara. Hal itu disampaikan anggota DPRD Kaltara Ainun Farida, persoalan stunting ini merupakan hal yang harus menjadi atensi bersama untuk disikapi.

“Kita sangat mendorong program pemerintah dalam hal menurunkan angka stunting di tempat kita,” ujarnya, Kamis (7/6/2024).

Ada beberapa lokasi di wilayah provinsi ke-34 Indonesia ini yang memang angka stuntingnya masih cukup tinggi. Tentu hal ini perlu ada pendekatan-pendekatan khusus yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah.

Baca Juga  Reses Anggota DPRD Kaltara Ruman Tumbo Digelar di Lima Lokasi di Nunukan

“Di sini tentu pihak kesehatan juga harus bergerak. Perlu pembiayaan yang cukup besar. Nah, inikan menjadi prioritas,” jelasnya.

Oleh karena itu, sudah menjadi sebuah prioritas untuk ditangani, maka buatlah perencanaan yang matang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan stunting.

“Artinya apa. Data eksisting kita harus ada, mulai dari berapa yang terdampak dan tersebar di berapa lokasi. Termasuk kita harus menetapkan tahapan penyelesaiannya seperti apa ke depan,” jelas Ainun.

Baca Juga  Pemprov Kaltara Diminta Tata Manajemen RSUD dr.H. Jusuf SK Tarakan

Setidaknya, persoalan stunting ini tidak menjadi barang yang setiap tahun mengiringi selalu kegiatan pembangunan yang masih menjadi fokus pemerintah daerah karena keberadaannya tidak turun-turun.

“Jadi saya berharapnya, kerja-kerja tuntaslah kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, sehingga kita bisa benar-benar terhindar atau terlepas dari permasalahan stunting,” tuturnya.

Disinggung soal anggaran yang terbatas, Ainun mengatakan bahwa sebenarnya harus ada pengkajian. Karena pada dasarnya, anggaran sebesar apa pun, jika pengelolaannya juga tidak maksimal, maka tetap tidak akan bisa menyelesaikan apa-apa.

Baca Juga  Trotoar di Jalan Jenderal Sudirman Beda Material, Ini Kata Pemkot

“Jadi yang harus menjadi perhatian itu memang pengelolaannya harus dilakukan secara optimal. Termasuk kita juga bisa menggandeng atau memberdayakan pihak ketiga yang ada di wilayah Kaltara ini,” tuturnya.

Seperti perusahaan-perusahaan yang meraup keuntungan dari sumber daya alam (SDA) yang ada di Kaltara ini, seharusnya ada CSR-nya yang dijalankan untuk memberikan dukungan terhadap kesejahteraan dan hidup sehat masyarakat.(*)

Bagikan:

Ads - After Post Image

Topik

Ads - Before Footer