kaltaraa1.comTanjung Selor – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara ( Kaltara) dari Partai Golkar, Hj Aluh Berlian, akan terus mendukung keterwakilan perempuan di berbagai sektor.
Menurutnya, keterwakilan perempuan dalam berbagai sektor, menjadi langkah yang dapat ditempuh untuk mendorong pemenuhan kesetaraan gender.
Hj Aluh Berlian menjelaskan, akan mengawal program-program yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran perempuan di wilayah ini.
Menurut Hj Aluh Berlian, upaya mewujudkan keterwakilan perempuan kesetaraan gender bukan hanya soal meningkatkan keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama dalam pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.
“Kami di DPRD sangat mendukung program-program yang dapat memperkuat posisi perempuan di Kaltara. Kesetaraan gender ini adalah bagian dari komitmen kita untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan inklusif,” ungkap Hj Aluh Berlian.
Aluh juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi perempuan untuk mencapai hasil yang maksimal.
“Kesuksesan program ini membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat untuk membangun kesadaran pentingnya kesetaraan gender,” tambah dia.
Dalam kesempatan tersebut, Aluh sekaligus mendorong agar para perempuan di Kaltara berani mengambil peran dan tidak ragu untuk terlibat dalam berbagai bidang, termasuk bidang politik.
“Keterwakilan perempuan dalam sektor publik akan memperkaya perspektif dan kebijakan yang dihasilkan, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat lebih merata dan berpihak kepada semua golongan,” ujarnya.
Informasi di himpun, urgensi dari pemenuhan aspek kesetaraan gender telah dicanangkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Dalam pencapaiannya, Pemerintah berupaya untuk terus mengeliminasi tantangan di bidang kesetaraan gender.
Mulai dari tingkat perempuan dan anak perempuan yang hidup dalam kemiskinan ekstrem dan menghadapi kerawanan pangan, tingkat kesetaraan gender pada angkatan kerja yang belum optimal, hingga kurangnya partisipasi perempuan dalam eksekutif perusahaan.
