Anggota DPRD Kaltara Rakhmat Sewa Sampaikan Kualitas Pelayanan Publik di Kota Tarakan Perlu Ditingkatkan

redaksi

kaltaraa1.comTarakan – Kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) di Kota Tarakan dinilai masih perlu ditingkatkan.

Demikian disampaikan Anggota DPRD Kaltara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), H Rakhmat Sewa.

Saat ditemui media, Rakhmat Sewa mengaku akan kembali memperjuangkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik untuk masyarakat, utamanya di Kota Tarakan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kaltara.

Baca Juga  Pemerintah Kabupaten Bulungan memfokuskan program dan kegiatan pembangunan

“Saya berkeinginan memperjuangkan hadirnya pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, khususnya di Kota Tarakan,” kata Rakhmat Sewa (1/11/2024).

Rakhmat Sewa mengungkapkan, Kota Tarakan seyogianya sudah lebih maju dibandingkan daerah lain di Kaltara. Namun demikian, masih terdapat fasilitas pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.

“Salah satunya itu pelabuhan Tengkayu atau SDF, itu parkiran perlu diperbaiki. Sebagai pelabuhan penghubung, banyak orang menggunakan pelayanan disitu,” bebernya.

Baca Juga  Bawaslu RI Gelar Apel Siaga Pengawasan Pilkada di Perbatasan

Lanjutnya, pembangunan Kantor UPT Badan Pendapat Daerah (Bapenda) Kaltara di Tarakan dinilai menjadi hal mendesak, mengingat perannya sebagai salah satu ujung tombak penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Ini sangat dibutuhkan, pelayanan kantor Samsat Tarakan itu kan sudah sempit. Makanya perlu perhatian, kami akan perjuangkan supaya segera dibangun. Harapan kami ke depan, pemerintah juga lebih mengedepankan pelayanan publik lainnya terhadap masyarakat,” paparnya.

Baca Juga  TERIMA APRESIASI: Bupati Bulungan Syarwani S.Pd.M.Si saat menerima dana insentif fiscal tahun berjalan kinerja penanganan Inflasi tahun 2023 diserahkan langsung oleh Mandagri Tito Karnavian.

Di samping itu, kualitas dan pemerataan layanan kebutuhan dasar masyarakat juga harus senantiasa dikawal, terlebih pada sektor layanan pendidikan dan kesehatan.

“Kalau itu sudah jelas, makanya perlu kolaborasi dengan program nasional untuk peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Bahkan di APBD itu 20 persen anggaran untuk pendidikan dan kesehatan,” pungkasnya.

Bagikan:

Ads - After Post Image

Topik

Ads - Before Footer