Kaltaraa1.com,TANJUNG SELOR- Pada anggaran triwullan 1 dan 2 sebelum anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kalimantan Utara (Kaltara) telah mencapai urutan kedua dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) se Kalimantan Utara karena telah mencapai 78,27 persen. Sementara dalam kegiatan APBD-P ini telah berada diangka 85 persen.
Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kalimantan Utara, Jonfran Labo mengatakan bahwa saat ini pihaknya memiliki 3 macam program yakni program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kaltara, program peningkatan ketentraman ketertiban umum serta program pencegahan, penanggulangan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.
Lebih lanjut dijelaskan Jonfran, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kaltara ini lebih kepada rutinitas operasional, sedang pada Program Peningkatan Ketentraman Ketertiban Umum lanjut Jonfran lebih bersifat teknis yang menjadi tugas dan fungsi (tupoksi) dari Bidang Ketertiban Umum (trantibum), Bidang Penegakan Peraturan Daerah (perda) serta Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan Pemadam Kebakaran (Damkar).
Sementara pada Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran menjadi tupoksi Damkar. “Target kami dari kegiatan 2024 di APBD-P ini bisa capai 95 persen sampai akhir tahun. Jadi kegiatan-kegiatan sudah kami laksanakan,” jelas Jonfran.
Dalam menjalankan realisasi anggaran, lanjut Jonfran tentu ada kendala. Dari 3 program yang dijalankan oleh pihaknya, masing-masing program memiliki ragam kegiatan. Sehingga hal ini membuat pihaknya lebih hati-hati dalam melaksanakan kegiatan terutama dalam penggunaan anggaran dan menyiapkan personel.
“Kami berbicara efisiensi agar penyerapan anggaran itu bisa digunakan sebaik-baiknya, karena target kami sampai akhir tahun ini seluruh kegiatan bisa berjalan dengan baik dengan melibatkan seluruh personel yang ada. Saya pikir kalau hambatan dan kendala tidak terlalu sulit, tapi bisa diselesaikan dengan baik,” bebernya.
Jonfran mengatakan bahwa pihaknya memiliki perhitungan dan rutin melakukan breakdown, sehingga pihaknya dapat dengan mudah menentukan skala prioritas. Jika kegiatan tersebut cenderung tidak penting, maka pihaknya akan menyesuaikan anggaran.
“Kalau kami gunakan dengan tidak memikirkan berapa bulan kedepan, kami bisa stuck. Artinya dikegiatan berikutnya kami tidak bisa bergerak, sehingga harus pintar memilah dan menggunakan anggaran dengan baik,” katanya.
Untuk diketahui, anggaran terbesar yang didapatkan pihaknya dari Pemprov Kaltara ialah bantuan hibah untuk pilkada. Dalam hal ini, Jonfran menyatakan bahwa pihaknya berkomunikasi dengan seluruh pihak penerima hibah sehingga berjalan dengan lancar.
“Kalau total secara keseluruhan itu ada sekitar Rp 12 miliar lebih. Itu kan sudah dipolting sesuai oleh proposal. Kita masih koordinasi dengan penerima hibah. Hibah ini masih berjalan, artinya kami masih melakukan koordinasi untuk mengetahui penyerapannya sudah sejauh apa. Ini agar pilkada dapat berjalan lancar, jangan sampai ada permasalahan yang tidak diinginkan,” harapnya. (Adv/Erc)
